BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerhati ekonomi Kalimantan Tengah (Kalteng), Rahmat Hidayat, mengingatkan pemerintah daerah (pemda) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mewaspadai dampak lanjutan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) terhadap stabilitas harga dan perlambatan ekonomi daerah.
Menurutnya, pengetatan suku bunga bukan sekadar angka statistik, melainkan berdampak langsung pada naiknya biaya pinjaman usaha, tertundanya ekspansi bisnis, hingga melemahnya daya beli masyarakat di daerah.
“Kondisi berat ini bukan menguji siapa yang kuat, tapi lebih kepada siapa yang bisa beradaptasi. Saat BI-Rate naik, imbasnya cepat terasa di daerah; biaya pinjaman usaha naik, konsumsi melambat, dan tekanan harga ikut membayangi,” ujar Rahmat Hidayat, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah perlu segera merespons kondisi tersebut melalui pengendalian harga pangan secara ketat serta penguatan sektor ekonomi lokal lewat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cermat dan tepat sasaran.
Rahmat merinci empat langkah strategis yang harus segera dijalankan pemda di level provinsi maupun kabupaten/kota untuk meredam gejolak ekonomi akibat kenaikan suku bunga.
Pertama, menggerakkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara agresif dengan memperketat pemantauan harga harian, memangkas hambatan distribusi antarwilayah, memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk subsidi ongkos angkut, serta menggelar pasar murah rutin agar gejolak pangan (volatile food) tidak memicu inflasi daerah.
Kedua, memberikan dukungan nyata kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor riil lokal melalui fasilitasi akses permodalan non-kredit mahal, pendampingan usaha, penggalakan belanja produk lokal, hingga perluasan penyerapan produk UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
Ketiga, mempercepat realisasi belanja APBD yang bersifat produktif dengan mencairkan belanja modal dan program padat karya sejak awal tahun agar perputaran uang di daerah tetap terjaga di tengah tertahannya ekspansi swasta akibat suku bunga tinggi.
Keempat, menerapkan disiplin belanja dan efisiensi fiskal dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada warga, mengurangi belanja seremonial, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani wajib pajak.
“Di level daerah, keberhasilan menghadapi kenaikan BI-Rate ditentukan oleh ketepatan eksekusi di lapangan, menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil, dan memastikan anggaran daerah benar-benar menggerakkan,” pungkas Rahmat.
Diketahui, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00 persen dari sebelumnya 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur pada 17–18 November 2026.
Suku bunga Deposit Facility naik menjadi 5,25 persen dan Lending Facility menjadi 6,75 persen. (asp)





