BALANGANEWS, Murung Raya – Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti berbagai masukan DPRD saat menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap dua Raperda usulan eksekutif. Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang III di Ruang Rapat Paripurna DPRD Mura, Senin (10/11/2025).
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas saran, masukan, dan pandangan konstruktif dari seluruh fraksi. Setiap catatan menjadi perhatian kami dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujar Bupati Heriyus di hadapan pimpinan DPRD, jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Rahmanto, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Ia menegaskan bahwa masukan yang diterima mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur, layanan dasar, penguatan ekonomi kerakyatan hingga peningkatan kedisiplinan aparatur.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Rumiadi itu, Heriyus menjelaskan bahwa pembahasan berfokus pada dua Raperda utama, yakni Raperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berusaha serta Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Menanggapi Raperda insentif usaha, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kemudahan investasi dan kewajiban sosial investor.
“Pemerintah Daerah sependapat dengan DPRD bahwa pelaku usaha wajib menjalankan CSR. Raperda ini telah memuat ketentuan dan sanksi administratif bagi investor yang tidak memenuhi kewajiban tersebut,” tegasnya.
Raperda tersebut, lanjut Heriyus, dirancang untuk memastikan pelaku usaha besar maupun kecil dapat berjalan seimbang tanpa menimbulkan ketimpangan ekonomi.
Sementara itu, terkait Raperda APBD 2026, ia menyoroti perlunya efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. “Kami akan mempercepat proses administrasi dan meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah agar penyerapan anggaran tidak mengalami keterlambatan,” ucapnya.
Melalui pembahasan dua Raperda ini, Pemerintah Kabupaten Murung Raya berharap dapat memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan daerah yang lebih adaptif dan berkelanjutan. (asp)
