BALANGANEWS, PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya terus memperkuat tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pengawasan guna mencegah potensi penyimpangan serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Hal itu disampaikan Bupati Murung Raya, Heriyus, saat mengikuti Rapat Koordinasi Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Tengah bersama KPK RI, Kamis (13/8/2026).
Menurut Heriyus, koordinasi bersama KPK menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyamakan langkah dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi sejak tahap awal.
“Rakor ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan yang berintegritas, transparan dan akuntabel. Pencegahan korupsi harus dimulai dari bagaimana kita membangun sistem pemerintahan yang baik,” ujar Heriyus.
Ia menegaskan, penguatan integritas harus diterapkan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Mulai dari perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, pelaksanaan program, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset hingga pelayanan publik.
Heriyus menilai setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah harus memiliki dasar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Integritas bukan hanya slogan, tetapi harus menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Untuk itu, Pemkab Murung Raya akan terus melakukan pembenahan melalui peningkatan transparansi, penguatan pengawasan internal, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Heriyus juga menyambut baik penguatan koordinasi antara KPK dan pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah. Menurutnya, pencegahan korupsi akan lebih optimal apabila dilakukan secara bersama, terukur dan berkesinambungan.
“Masukan dan arahan dari KPK tentu menjadi bagian penting bagi kami untuk terus melakukan pembenahan. Pemerintah daerah harus terbuka terhadap evaluasi dan terus memperbaiki sistem agar potensi terjadinya penyimpangan dapat dicegah sejak dini,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Murung Raya, H. Rumiadi, mengatakan penguatan tata kelola pemerintahan juga membutuhkan sinergi yang erat antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan.
“Rakor bersama KPK ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan korupsi. Bagi kami di DPRD, ini juga menjadi bagian penting untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Rumiadi menjelaskan, fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan harus dijalankan secara profesional dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Pengawasan juga perlu dilakukan sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting. Kita harus memastikan setiap kebijakan dan anggaran yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pencegahan sejak tahap awal, termasuk dalam penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset serta pelaksanaan berbagai program pemerintah di lapangan.
“Setiap rupiah anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Kalau ada ruang yang masih perlu diperbaiki, tentu harus kita perbaiki bersama,” tegas Rumiadi.
Rumiadi berharap arahan dan evaluasi dari KPK dapat menjadi bahan bagi Pemkab dan DPRD Murung Raya untuk terus memperbaiki sistem pengawasan internal, pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa maupun pengelolaan aset.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD dan KPK, tata kelola pemerintahan di Murung Raya diharapkan semakin transparan, akuntabel dan berintegritas. Pada akhirnya, setiap kebijakan dan anggaran daerah dapat benar-benar diarahkan untuk mendukung pembangunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.