BALANGANEWS, PURUK CAHU – Bupati Murung Raya Heriyus, SE menegaskan bahwa upaya membangun pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan. Menurutnya, integritas harus dibangun menjadi budaya dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.
Pesan tersebut disampaikan Heriyus saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Tengah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis (13/8/2026).
Heriyus menilai rakor bersama KPK menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi sekaligus menyamakan langkah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Rakor ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan yang berintegritas, transparan dan akuntabel. Pencegahan korupsi harus dimulai dari bagaimana kita membangun sistem pemerintahan yang baik,” ujar Heriyus.
Menurutnya, penerapan prinsip integritas harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya ketika menangani persoalan korupsi. Setiap tahapan pemerintahan harus memiliki mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut mencakup proses perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, pelaksanaan program, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset hingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Heriyus mengatakan, koordinasi antara pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah juga menjadi faktor penting dalam memperkuat sistem pencegahan. Kesamaan komitmen diperlukan agar kebijakan pembangunan tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana setiap kebijakan dan anggaran pemerintah dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Integritas bukan hanya slogan, tetapi harus menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Di tingkat Kabupaten Murung Raya, Heriyus memastikan pembenahan tata kelola pemerintahan akan terus dilakukan. Upaya tersebut diarahkan melalui peningkatan transparansi, penguatan akuntabilitas, pengawasan internal serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menyambut baik penguatan koordinasi antara KPK dengan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Bagi Heriyus, pencegahan akan lebih efektif apabila dilakukan sejak awal melalui sistem yang baik dan evaluasi secara berkelanjutan.
“Masukan dan arahan dari KPK tentu menjadi bagian penting bagi kami untuk terus melakukan pembenahan. Pemerintah daerah harus terbuka terhadap evaluasi dan terus memperbaiki sistem agar potensi terjadinya penyimpangan dapat dicegah sejak dini,” pungkas Heriyus.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Murung Raya berkomitmen memperkuat langkah pencegahan korupsi bersama KPK dan pemerintah daerah lainnya. Perbaikan tata kelola diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang semakin terbuka, bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (asp)