BALANGANEWS, PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya meminta perusahaan yang menggunakan jalur desa untuk ikut bertanggung jawab mengendalikan dampak debu akibat aktivitas kendaraan operasional, terutama di tengah kondisi musim kemarau.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam musyawarah yang digelar Pemkab Murung Raya bersama pemerintah desa, aparat keamanan dan pihak terkait di Aula Bapperida Murung Raya, Senin (24/8/2026).
Pertemuan dihadiri Wakil Bupati Murung Raya Rahmanto Muhidin, Ketua DPRD Murung Raya Rumiadi, Wakapolres Murung Raya Kompol Puji Widodo, sejumlah kepala desa serta perwakilan pihak terkait lainnya.
Sejumlah kepala desa menyampaikan kondisi yang dihadapi masyarakat akibat meningkatnya lalu lintas kendaraan perusahaan di jalur desa. Kepala Desa Mantiat Pari, Duan Arung, Tabulang, Dojo dan Dirung Bakung turut memaparkan dampak debu yang muncul dari aktivitas kendaraan hauling.
Rahmanto mengatakan persoalan tersebut perlu segera ditangani secara bersama, mengingat kondisi jalan yang kering selama musim kemarau membuat debu lebih mudah beterbangan dan berpotensi mengganggu kenyamanan warga.
“Pertemuan kita hari ini membahas penanganan debu yang ada di jalur perusahaan agar masyarakat tetap merasa aman,” kata Rahmanto.
Menurutnya, perusahaan yang memanfaatkan maupun melintasi jalan desa perlu memperhatikan kondisi masyarakat di sepanjang jalur operasional. Kelancaran aktivitas perusahaan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap warga.
Rahmanto secara khusus meminta seluruh perusahaan yang menggunakan jalur tersebut mengambil bagian dalam pengendalian debu dan polusi yang berasal dari aktivitas hauling.
“Perusahaan-perusahaan yang melintas di jalur desa agar semuanya berperan dalam penanggulangan debu dan polusi akibat kemarau serta hauling perusahaan,” tegasnya.
Pemkab Murung Raya berharap hasil musyawarah tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah nyata di lapangan. Koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat keamanan dan perusahaan dinilai penting untuk menentukan upaya pengendalian yang efektif.
Dengan adanya keterlibatan semua pihak, aktivitas operasional perusahaan diharapkan tetap berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman. Pengendalian debu juga menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat di sekitar jalur operasional. (asp)