BALANGANEWS, SERUYAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Selasa (31/3/2026).
Penyerahan dokumen tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban konstitusi dan komitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Penyerahan yang dilakukan sebelum batas waktu 31 Maret ini menandakan kepatuhan Pemkab Seruyan terhadap amanat peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban keuangan negara secara tepat waktu.
Selain Seruyan, lima kabupaten lain di Kalteng yakni Lamandau, Pulang Pisau, Sukamara, Gunung Mas, dan Barito Timur juga menyerahkan dokumen serupa secara serentak.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Dodik Achmad Akbar, memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran kepala daerah atas disiplin administrasi tersebut.
“Penyerahan LKPD ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara. Kami mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan tepat waktu hingga batas akhir 31 Maret,” ujar Dodik.
Dodik menjelaskan, bahwa dokumen LKPD yang telah diterima tersebut akan menjadi dasar bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam.
Pihaknya akan segera menerjunkan tim audit ke lapangan guna memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan masing-masing daerah.
“LKPD yang telah kami terima akan menjadi dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan terinci selama kurang lebih dua bulan ke depan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan masing-masing daerah,” tambahnya.
Melalui penyerahan tepat waktu ini, Pemkab Seruyan diharapkan dapat mempertahankan kualitas tata kelola keuangan yang sehat serta terus memperkuat tertib administrasi di seluruh jajaran perangkat daerah demi mewujudkan pembangunan yang akuntabel. (asp)