BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat komitmen dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui percepatan program cetak sawah dan optimalisasi lahan (OPLAH).
Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk keseriusan daerah dalam mendukung target swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI.
Hal ini disampaikan Gubernur saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Monitoring Percepatan Program Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan Provinsi Kalteng Tahun 2025, di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (29/7/2025).
Pemprov Kalteng menargetkan program cetak sawah seluas 85.740 hektare, dengan progres lahan yang telah dikontrakkan mencapai 67.149 hektare. Sementara itu, untuk kegiatan OPLAH, ditargetkan seluas 6.482 hektare pada 2025.
“Untuk mewujudkan swasembada pangan nasional sebagaimana yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, kita harus bergerak cepat dan kompak. Perluasan areal tanam dan optimalisasi lahan harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan sinergi,” tegas Gubernur.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalteng telah membentuk Tim Monitoring Percepatan Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI/Polri, kejaksaan, pelaku usaha, hingga petani.
Dalam arahannya, Gubernur juga menekankan bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas nasional yang harus didukung semua pihak, terlebih Pemerintah Pusat menargetkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia pada 2045.
“Pemerintah Provinsi merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah. Gubernur bertanggung jawab atas seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di wilayahnya, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program nasional sangat ditentukan oleh sinergi antara pusat dan daerah.
“Dalam pelaksanaan program prioritas nasional, dibutuhkan sinergi nyata antara pusat dan daerah, di mana kepala daerah turut memegang peran strategis,” tegas Gubernur.
Lebih lanjut, Pemprov Kalteng disebut telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program ini secara efektif dan efisien.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar-lembaga demi satu visi bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.
“Semua stakeholder di daerah, termasuk Kejaksaan Tinggi, TNI, dan Polri, diharapkan bekerja sama dan berkoordinasi dalam satu visi bersama di bawah kepemimpinan Gubernur,” ujarnya.
Rakor ini menjadi tonggak awal percepatan program strategis pangan di Kalimantan Tengah dan diharapkan dapat memperkuat peran provinsi ini sebagai salah satu lumbung pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. (asp)
