BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng menggelar Musyawarah Pemangku Kepentingan Pengelolaan Hutan Adat Gunung Mas di Luwansa Hotel, Palangka Raya, Kamis (14/8/2025).
Pertemuan ini dihadiri berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tokoh adat, hingga pihak terkait lainnya.
Agenda tersebut menjadi wadah diskusi untuk memperkuat sinergi dalam menjaga kelestarian hutan adat yang menjadi identitas dan penyangga kehidupan masyarakat Dayak di Bumi Tambun Bungai.
Ketua Harian DAD Kalteng, Andrie Elia Embang, menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak demi kelestarian kawasan hutan adat.
Ia menilai, pengelolaan yang baik tidak hanya melestarikan ekosistem, tetapi juga menjaga hubungan harmonis antar pemangku kepentingan.
“Kita harus bersama mengelola kawasan hutan dan ekosistem yang ada di Kalteng. Tugas kita adalah menjaga agar harmonisasi tetap terpelihara,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, H Darliansjah, menyebut hutan adat sebagai penyangga kehidupan yang memiliki fungsi ekologis sekaligus menyimpan nilai kearifan lokal masyarakat Dayak.
Ia mengingatkan, Pemprov Kalteng telah menegaskan komitmennya melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat.
Aturan tersebut, lanjut Darliansjah, diharapkan menjadi landasan kuat dalam menjaga hutan adat dari ancaman kerusakan dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
“Musyawarah ini harus menjadi momentum menyatukan persepsi, memperkuat kolaborasi, menggali potensi ekonomi, sekaligus menjaga kearifan lokal,” kata Darliansjah.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pelestarian hutan adat bukan hanya tanggung jawab masyarakat adat, tetapi juga seluruh elemen yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
“Kita harus menyikapi arahan gubernur dengan bijak, agar hutan adat tak hanya lestari tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat,” tambahnya.
Musyawarah ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan, sehingga kelestarian hutan adat Gunung Mas dapat terus terjaga, sambil memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat setempat. (asp)
