BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 akan mengalami penurunan cukup signifikan.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran pada pertemuan silaturahmi bersama organisasi wartawan se-Kalteng di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur setempat, Selasa (14/10/2025).
Meski begitu, Gubernur Kalteng memastikan program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap berjalan.
Ia menyampaikan bahwa APBD Kalteng pada tahun 2024 mencapai Rp 10,2 triliun.
Namun, angka itu turun menjadi Rp 8,3 triliun pada 2025 dan diperkirakan kembali turun pada tahun 2026 di kisaran Rp 7,3 hingga Rp 5,3 triliun.
“Kita harus mengetatkan program, tapi tetap optimis jalankan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Agustiar.
Penurunan ini, lanjutnya, disebabkan oleh berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov Kalteng melakukan efisiensi di berbagai sektor tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya pengawasan penggunaan dana hibah agar tidak disalahgunakan.
Ia mengingatkan bahwa beberapa daerah lain menghadapi kasus korupsi hibah yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kasus korupsi hibah di daerah lain sering diawasi KPK. Karena itu, kita prioritaskan hibah fisik daripada uang tunai untuk menghindari penyalahgunaan,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menambahkan bahwa penurunan anggaran ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
Namun, pihaknya akan terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menjaga keberlanjutan program prioritas seperti Kartu Huma Betang Sejahtera.
“Penurunan anggaran ini memerlukan kolaborasi pusat daerah untuk program prioritas seperti Kartu Huma Betang Sejahtera, yang sedang direview dan disesuaikan dengan kondisi keuangan,” ujar Leonard.
Leonard menjelaskan, program tersebut akan dijalankan secara bertahap mulai dari pedesaan hingga perkotaan, mencakup pendidikan (satu rumah satu sarjana), kesehatan, dan sinkronisasi dengan program nasional seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Cetak Sawah.
Meski APBD diproyeksikan menurun, Gubernur Agustiar menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui langkah efisiensi, transparansi, dan sinergi lintas sektor. (asp)
