BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2026 tercatat mengalami penurunan cukup signifikan.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat untuk mengerucutkan arah pembangunan dengan memusatkan perhatian pada sektor-sektor yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat, seiring terbatasnya kemampuan fiskal daerah.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik), nilai APBD Kalteng tahun 2026 turun sebesar 34,71 persen.
Jika pada tahun 2025 APBD mencapai Rp8,3 triliun, maka pada 2026 menyusut menjadi sekitar Rp5,4 triliun.
Penurunan tersebut membuat ruang gerak keuangan pemerintah daerah semakin terbatas dan menuntut pengelolaan anggaran yang lebih selektif serta terukur.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan situasi itu menuntut pemerintah daerah menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas secara lebih ketat dalam pemanfaatan anggaran.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti kegiatan di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Palangka Raya, Senin (12/1/2026).
“Jadi pembangunan betul-betul harus dilakukan di atas prioritas-prioritas lain, ada yang lebih prioritas, sehingga perlu dipilah belanja-belanja yang betul-betul bermanfaat di masyarakat,” bebernya.
Leonard menegaskan, agar roda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan, Pemprov Kalteng menerapkan kebijakan penghematan serta penetapan skala prioritas yang jelas.
Pengalokasian anggaran difokuskan pada sektor-sektor wajib dan strategis, seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur vital yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Dengan pengelolaan yang terarah dan kolaborasi, Pemprov Kalteng ingin menjaga kualitas layanan publik di tengah keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, penurunan APBD berpengaruh terhadap tiga aspek utama, salah satunya penyesuaian program pembangunan dengan mengedepankan prioritas yang telah melalui pertimbangan matang.
“Otomatis belanja rutin dan nonprioritas dikurangi, kemudian berfokus pada pelayanan publik dan proyek strategis,” jelasnya.
Oleh karena itu, arah pembangunan Kalteng pada 2026 dipusatkan pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis, sementara pengeluaran yang tidak mendesak ditekan seminimal mungkin.
“Kami juga berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) dan peran badan usaha milik daerah (BUMD),” tambah Leonard.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo, menegaskan perlunya langkah-langkah antisipatif sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam menghadapi penurunan APBD tahun anggaran 2026.
“Pertama, kita melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan maupun perawatan sarana dan prasarana kantor,” ujar Edy.
Selain efisiensi, Wagub juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, di antaranya melalui pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah.
“Sektor swasta harus dihidupkan melalui kemudahan berusaha dan kinerja BUMD harus didorong, sehingga keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Edy menekankan pentingnya optimalisasi program-program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.
Menurutnya, sinergi dengan kebijakan nasional menjadi faktor penting dalam memperkuat pembangunan daerah.
“Kami juga mendorong peningkatan PAD dengan inovasi dan terobosan kreatif. Selain itu, percepatan penyerapan anggaran harus benar-benar diperhatikan, karena belanja pemerintah sangat penting untuk menggerakkan perekonomian daerah,” tuturnya. (asp)