BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan (Disdik) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya menjaga kualitas layanan pendidikan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi daring yang digelar sebagai bagian dari penguatan Program Huma Betang, program strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Sabtu (17/1/2026).
Rapat yang diikuti lebih dari 400 peserta, terdiri atas pengawas pembina serta kepala SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) se-Kalteng, menjadi forum evaluasi pelaksanaan Sekolah Gratis sekaligus persiapan penguatan berbagai unit penunjang pendidikan, seperti Koperasi Sekolah, Teaching Factory, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 implementasi Program Sekolah Gratis telah berjalan dengan beragam dinamika di lapangan.
Ia menyebut, sejumlah sekolah telah sepenuhnya membebaskan peserta didik dari pungutan Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) dan mengandalkan pendanaan dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) serta Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Namun, Reza juga menjelaskan bahwa sebagian sekolah masih menerapkan BPP dengan skema subsidi silang, di mana peserta didik dari keluarga mampu tetap dikenakan biaya, sementara siswa dari keluarga tidak mampu dibebaskan.
“Ini langkah yang sangat luar biasa dan harus kita apresiasi bersama. Kita semua harus sadar bahwa pendidikan adalah sektor yang selalu menjadi sorotan. Jangan sampai apa pun yang kita lakukan justru menimbulkan pertanyaan, ketidakpuasan, atau persepsi negatif di masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan harus terus dijaga, meskipun kondisi keuangan daerah mengalami penurunan cukup signifikan.
Reza memaparkan bahwa APBD Kalimantan Tengah yang sebelumnya berada di angka Rp10,2 triliun kini turun menjadi sekitar Rp5,3 triliun, sehingga berdampak langsung pada alokasi anggaran pendidikan.
“Dulu APBD kita berada di angka Rp10,2 triliun, sekarang hanya sekitar Rp5,3 triliun. Dampaknya sangat terasa di Dinas Pendidikan. Jika sebelumnya kami mengelola sekitar Rp2,3 triliun dari mandatory 20 persen, kini hanya sekitar Rp1,3 triliun. Artinya ada penurunan hampir Rp1 triliun atau sekitar 45 persen,” ungkapnya.
Meski demikian, Reza menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menurunkan mutu layanan.
Ia menyebutkan, tingkat kepuasan peserta didik di Kalimantan Tengah saat ini mencapai 97,3 persen, sebuah capaian yang harus terus dipertahankan melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
“Ini bukan kehebatan saya atau dinas semata, tetapi hasil kerja bersama. Ketika kita kompak, solid, dan memiliki visi yang sama, maka tujuan meningkatkan kualitas pendidikan akan tercapai,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Reza juga menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan dana BOS dan BOSDA. Ia mengakui, pada masa sebelumnya pengelolaan dana tersebut masih menimbulkan stigma negatif di masyarakat.
Karena itu, Disdik Kalteng mendorong pemanfaatan platform PENA Kalteng agar pengelolaan anggaran lebih akuntabel dan dapat dipantau bersama.
Evaluasi internal menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi dana pendidikan masih terserap untuk kebutuhan operasional sekolah, seperti pembayaran guru honorer dan administrasi, sementara manfaat langsung bagi peserta didik dinilai belum optimal.
Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Pak Gubernur Agustiar Sabran menginginkan agar bantuan sekolah gratis ini benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita, khususnya peserta didik yang tidak mampu dan mereka yang berada di wilayah pedalaman. Itu menjadi konsen utama beliau dan juga menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkas Reza. (asp)