BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) membuka ruang partisipasi publik sejak tahap awal penyusunan arah pembangunan daerah.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pemprov Kalteng menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Bapperida setempat, Senin (02/02/2026).
Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyerap pandangan dan masukan pemangku kepentingan agar perencanaan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalteng.
Dalam sambutannya, Leonard menegaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan kewajiban konstitusional yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Menurutnya, perencanaan tahunan tidak boleh bersifat administratif semata, tetapi harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“RKPD disusun untuk mewujudkan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain meningkatkan pendapatan, membuka kesempatan kerja, memperluas lapangan usaha, meningkatkan akses serta kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah,” ujar Leonard.
Ia menjelaskan, Rancangan Awal RKPD Kalteng Tahun 2027 disusun mengacu pada tema pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, yakni Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.
Tema tersebut, kata Leonard, masih bersifat dinamis dan dapat disepakati kembali pada tahapan Musrenbang, selama tetap selaras dengan sasaran RPJMD.
Untuk menerjemahkan tema tersebut ke dalam langkah konkret, Pemprov Kalteng telah merumuskan delapan fokus prioritas pembangunan.
Prioritas itu antara lain pelaksanaan Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera, pemberdayaan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya untuk meneguhkan Kalimantan Tengah yang Belom Bahadat, serta pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi lintas kota, dan inisiatif pembangunan wilayah khusus Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.
Selain pembangunan fisik, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Di sektor sosial dasar, prioritas diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan melalui pendidikan gratis dan insentif bagi tenaga pengajar, peningkatan layanan kesehatan agar akses semakin merata, serta penguatan kesejahteraan dan harmoni sosial masyarakat pedesaan.
“Fokus terakhir adalah peningkatan tata kelola pemerintahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang dinamis, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” jelas Leonard.
Melalui konsultasi publik ini, Sekda Kalteng berharap terbangun diskusi yang produktif dan masukan konstruktif dari seluruh pihak untuk menyempurnakan dokumen Rancangan Awal RKPD 2027.
Ia menilai keterlibatan publik menjadi kunci agar perencanaan yang disusun relevan, terukur, dan berkeadilan.
Plt Sekda juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah untuk memperkuat sinergi sasaran pembangunan serta menyesuaikan tahapan perencanaan di daerah masing-masing, sehingga seluruh proses berjalan selaras dan terintegrasi.
“Mari kita manfaatkan forum ini sebaik-baiknya dengan semangat keterbukaan dan kolaborasi untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah yang Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan,” pungkas Leo. (asp)