BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Antusiasme masyarakat terhadap Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang diinisiasi oleh Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, terus meningkat.
Hingga Rabu (25/2/2026), tercatat sedikitnya 30 ribu aduan dan usulan calon penerima telah masuk melalui kanal resmi yang disiapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana mengatakan, tingginya partisipasi warga menjadi indikator bahwa program tersebut mendapat perhatian luas dari masyarakat.
“Melalui kanal ini silakan diadukan barangkali ada warga yang layak dibantu. Secara real-time, per hari ini saja sudah ada 30.000 aduan yang masuk. Ini sangat memudahkan kami untuk validasi dan pemutakhiran data ke depannya,” ujar Rangga.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan Kartu Huma Betang Sejahtera di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Rabu (25/02/2026).
Rangga menjelaskan, laman humabetang.id tidak hanya berfungsi sebagai media pengaduan, tetapi juga sebagai instrumen verifikasi dan validasi data secara terbuka.
Masyarakat yang mengajukan usulan diwajibkan melampirkan dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), foto kondisi rumah, serta keterangan kondisi ekonomi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelayakan calon penerima dapat dinilai secara objektif.
Rangga menegaskan, bagi masyarakat yang sudah menerima bantuan sosial lain seperti PKH dan BPNT tetap memiliki peluang untuk terdaftar dalam program KHBS. Namun, pemerintah provinsi tetap memprioritaskan asas pemerataan agar bantuan menjangkau warga yang belum pernah tersentuh program sosial.
“Masih memungkinkan, tetapi prioritas utama adalah masyarakat yang sama sekali belum pernah menerima bantuan. Masih banyak masyarakat Kalteng yang harus kita bantu agar ada pemerataan,” tegasnya.
Selain memanfaatkan sistem daring, Pemprov Kalteng juga mengerahkan 1.432 relawan di seluruh desa dan kelurahan untuk melakukan verifikasi lapangan.
Langkah tersebut diambil guna menjangkau wilayah dengan keterbatasan akses internet maupun kondisi geografis yang sulit.
“Setiap desa minimal ada satu relawan, namun untuk wilayah dengan penduduk padat, kita tempatkan dua hingga tiga orang. Mereka bertugas membantu verifikasi di lapangan serta mendampingi Bank Kalteng dalam proses penyaluran bantuan tunai nantinya,” tambah Rangga.
Berdasarkan data sementara, wilayah dengan jumlah calon penerima terbanyak berasal dari kabupaten dengan populasi besar seperti Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, serta Kota Palangka Raya.
Data tersebut selaras dengan tingkat kemiskinan yang merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan BPS.
Untuk menjaga ketepatan sasaran, Pemprov Kalteng berkomitmen melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan. Evaluasi berkala dilakukan agar penerima yang kondisi ekonominya telah membaik dapat disesuaikan, sehingga bantuan dapat dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan.
“Setiap triwulan akan ada update. Jika kondisi ekonomi penerima sudah membaik, tentu akan ada penyesuaian. Ini komitmen Bapak Gubernur agar program ini benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” pungkasnya.
Pemerintah provinsi memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan KHBS, sembari terus membuka ruang partisipasi publik melalui kanal resmi yang tersedia. (asp)