Gubernur Kalteng Bahas IPR dan WPR Bersama Penambang Emas Lokal

Img 20260312 Wa0031

BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menggelar diskusi bersama perkumpulan penambang emas lokal guna membahas persoalan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Isen Mulang, Kamis (12/3/2026).

Diskusi ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan para penambang rakyat terkait pengelolaan aktivitas pertambangan emas yang selama ini dilakukan oleh masyarakat di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah.

Melalui pertemuan tersebut, para penambang menyampaikan berbagai aspirasi mengenai kebutuhan kepastian hukum dan perizinan bagi aktivitas pertambangan rakyat.

Dalam diskusi tersebut, para penambang emas lokal menyampaikan harapan agar pemerintah dapat memberikan solusi terkait legalitas kegiatan pertambangan yang mereka lakukan.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pentingnya penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai dasar penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sehingga kegiatan pertambangan masyarakat dapat berjalan secara legal dan terkelola dengan baik.

Menanggapi hal tersebut, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat terkait aktivitas penambangan rakyat.

Pemerintah daerah juga membuka ruang dialog agar kebijakan yang diambil dapat mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menyampaikan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan aktivitas penambangan rakyat dapat berjalan dengan baik, namun tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku serta memperhatikan aspek lingkungan.

Pihak Pemprov Kalteng juga akan mencari solusi bersama terkait persoalan IPR dan WPR, dari kabupaten hingg ke kementerian terkait.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah juga mendengarkan secara langsung berbagai kondisi yang dihadapi para penambang di lapangan, termasuk harapan mereka terhadap regulasi yang lebih jelas dan berpihak pada masyarakat kecil yang menggantungkan mata pencaharian dari sektor pertambangan rakyat.

Pertemuan ini turut Kepala Dinas ESDM Kalteng Sutoyo beserta jajaran, Kepala DLH Kalteng Joni Harta, Kepala Dishut Kalteng Agustan Saining, Kepala Dinas PUPR Kalteng Juni Gultom serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait lainnya. (asp)