BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memperkuat komitmen penghematan energi nasional melalui penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur negara.
Langkah strategis ini diambil untuk menekan biaya operasional perkantoran sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi di lingkungan pemerintah daerah.
Sebagai bagian dari penguatan kebijakan tersebut, Pemprov Kalteng mengikuti Rapat Koordinasi Orkestrasi Komunikasi Pemerintah yang digelar Badan Komunikasi Pemerintah RI bersama Kemendagri secara daring, Senin (6/4/2026).
Pertemuan ini menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam mengomunikasikan gerakan hemat energi kepada publik.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, melalui kebijakan WFH di hari Jumat, berharap adanya perubahan pola aktivitas aparatur yang lebih produktif dan efisien. Namun, ia mewanti-wanti agar perubahan pola kerja ini tidak mengendurkan kualitas pelayanan kepada warga Bumi Tambun Bungai.
“WFH bukan hanya empat hari kerja dalam seminggu, tetapi jam kerjanya juga akan kami analisis. Kemungkinan akan ada pengurangan jam kerja,” kata Agustiar.
Pemerintah menilai bahwa pengurangan aktivitas di gedung-gedung perkantoran pada hari tertentu dapat berdampak signifikan pada pengurangan konsumsi listrik dan bahan bakar.
Transformasi ini selaras dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
“Seluruh kepala perangkat daerah diminta memastikan pelaksanaan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Gubernur dalam instruksinya.
Melalui integrasi komunikasi publik yang terencana, Pemprov Kalteng optimis transformasi budaya kerja ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekaligus menjadi pionir dalam gerakan efisiensi energi di tingkat daerah. (asp)