Batalnya Kenaikan BBM Jadi Angin Segar bagi Stabilitas Harga di Kalteng

Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko

BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menilai keputusan tidak direalisasikannya rencana penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memberikan dampak positif yang signifikan terhadap stabilitas psikologi pasar dan biaya logistik di daerah.

Hal ini diprediksi akan menahan gejolak harga barang kebutuhan pokok yang seringkali dipicu oleh kenaikan biaya transportasi.

Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengungkapkan bahwa sektor energi memiliki pengaruh domino terhadap rantai pasok pangan.

Ketidakpastian harga BBM sebelumnya sempat menjadi perhatian serius karena berpotensi mengerek inflasi daerah melalui kenaikan biaya angkut.

“BBM dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan berdampak pada naiknya biaya angkut barang kebutuhan pokok. Namun, karena rencana kenaikan tersebut tidak direalisasikan, stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar diprediksi tetap terjaga,” ungkap Yuas Elko saat menghadiri Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara daring.

Lebih lanjut, Yuas menjelaskan bahwa pemantauan harian terhadap skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus dilakukan secara intensif.

Ia menyebutkan, fluktuasi yang terjadi pada beberapa komoditas saat ini murni disebabkan oleh siklus musiman dan peningkatan permintaan pasca-hari besar keagamaan nasional, bukan karena faktor biaya energi.

“Ketersediaan stok pangan di Kalimantan Tengah, khususnya komoditas beras, saat ini dipastikan dalam kondisi cukup dan aman. Namun, kita harus waspada dan memastikan ketersediaan barang pokok terjaga guna menjamin stabilitas harga di pasar,” jelasnya.

Selain komoditas pasar, Pemprov Kalteng juga memberikan perhatian khusus pada sektor transportasi udara yang kerap menjadi penyumbang inflasi di Kalimantan Tengah.

Dengan batalnya kenaikan BBM, pemerintah daerah kini memiliki ruang lebih luas untuk fokus mengawasi tarif tiket pesawat dan sektor logistik lainnya agar tetap berada pada koridor yang wajar dan terjangkau bagi masyarakat. (asp)