BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memperkuat sinergi dengan dunia usaha untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di wilayah setempat, khususnya di bagian timur.
Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Hal tersebut ditegaskan oleh Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, pada rapat koordinasi Program CSR, di Kantor Dinas PUPR Provinsi Kalteng, Kamis (16/4/2026).
Yuas Elko mengungkapkan bahwa puluhan perusahaan telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintah daerah dalam menangani kerusakan jalan guna kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
“Dalam pertemuan itu, sekitar 39 perusahaan hadir, meskipun sebagian diwakili perwakilan yang juga membawahi lebih dari satu perusahaan. Dari hasil diskusi, pada prinsipnya perusahaan menyatakan kesiapan untuk membantu pemerintah,” ucap Yuas Elko.
Meski demikian, Yuas mengakui adanya dinamika di lapangan, seperti keberadaan beberapa perusahaan yang sudah tidak aktif beroperasi sehingga memengaruhi kapasitas kontribusi dalam program kolektif ini.
“Kondisi ini tentu menjadi bahan pertimbangan. Tapi kami berharap perusahaan yang masih aktif bisa berperan dalam penanganan beberapa ruas jalan,” tambahnya.
Dalam rencana pemetaan, terdapat sekitar 10 ruas jalan yang menjadi perhatian utama pemerintah, di mana beberapa di antaranya telah ditetapkan sebagai prioritas penanganan segera.
Skema pembiayaan perbaikan ini akan mengacu pada regulasi alokasi dana CSR yang berlaku.
“Skema yang digunakan mengacu pada alokasi CSR perusahaan, yakni sekitar dua persen dari keuntungan yang dapat disisihkan untuk kegiatan sosial, termasuk perbaikan infrastruktur,” lanjut Yuas.
Terkait pelaksanaan teknis, perusahaan-perusahaan tersebut akan bekerja secara kolektif sesuai dengan pembagian wilayah kerja masing-masing. Pemerintah daerah sendiri akan bertindak sebagai regulator yang memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar teknis.
“Secara teknis nanti perusahaan yang melaksanakan. Pemerintah daerah fokus pada pengawasan dan evaluasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, diharapkan perbaikan infrastruktur jalan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” jelas Yuas. (asp)