BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, menerima langsung aspirasi serikat buruh bersama jajaran Forkopimda bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional 2026.
Pertempuran dilaksanakan di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Jumat sore (1/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perwakilan serikat pekerja untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan pentingnya penyampaian aspirasi secara konstruktif dengan tetap menjaga stabilitas daerah, serta mengapresiasi langkah buruh yang memilih jalur dialog.
“Kami selaku pemerintah daerah sangat bahagia dan bangga. Ini yang kami harapkan. Daripada turun ke jalan, bakar-bakar yang tidak jelas, kita lebih baik berdiskusi seperti ini, melihat substansi dan dampaknya bagi daerah,” ujar Gubernur.
Ia menambahkan, keterlibatan dalam berbagai isu nasional tetap harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan daerah.
“Kalau partisipasi, harus ada ukurannya. Jangan sampai daerah kita dirugikan,” tegasnya.
Agustiar juga menyoroti pentingnya menjaga nilai kearifan lokal Kalimantan Tengah yang mengedepankan kebersamaan dan persatuan sebagai modal utama pembangunan.
“Kita punya warisan leluhur yang harus dijaga. Identitas kita adalah kebersamaan. Dengan kebersamaan, kita mudah berkoordinasi dan mengantisipasi berbagai persoalan,” katanya.
Pada kesempatan itu, Gubernur memaparkan kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi keterbatasan akibat penurunan anggaran pembangunan, sehingga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Kami ingin melihat masyarakat bahagia, itu kebahagiaan kami. Tapi dengan kondisi anggaran yang terbatas, semua harus kita hadapi bersama,” ungkapnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pekerja, melalui kebijakan prioritas tenaga kerja lokal dalam investasi.
“Kalau ada investasi masuk, tenaga lokal harus diutamakan. Wajib menerima tenaga kerja lokal, itu komitmen kami,” tegas Gubernur.
Selain sektor ketenagakerjaan, pemerintah provinsi juga menaruh perhatian besar pada pendidikan melalui program kuliah gratis dan berbagai intervensi sosial untuk masyarakat kurang mampu.
“Kami tidak ingin melihat anak-anak Kalimantan tidak bisa sekolah. Pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan serikat buruh menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pengawasan upah minimum, perlindungan pekerja outsourcing, jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, hingga persoalan jam kerja berlebih dan kesejahteraan pekerja.
Menanggapi aspirasi tersebut, unsur Forkopimda menyatakan kesiapan memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban perlindungan pekerja.
Dialog berlangsung interaktif dan menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi lintas sektor demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis serta menjaga stabilitas pembangunan di Kalimantan Tengah. (asp)