BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, meminta seluruh kepala desa dan lurah di Kalteng memperkuat akuntabilitas pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan desa yang tangguh, aman, dan sejahtera.
Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Gedung Serbaguna GOR Indoor Palangka Raya, Kamis (6/8/2026).
Rapat koordinasi mengusung tema “Penguatan Peran dan Akuntabilitas Kepala Desa/Lurah se-Kalimantan Tengah dalam Mewujudkan Desa Tangguh, Aman, Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta Kartu Huma Betang Sejahtera.”
Menurut Agustiar, keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui sinergi seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa dan kelurahan.
“Pemerintah desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat,” tegas Agustiar.
Selain itu, ia mengajak seluruh kepala desa dan lurah di Kalimantan Tengah untuk terus memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Agustiar melanjutkan, pembangunan harus dimulai dari desa dan kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik. Karena itu, pemerintah provinsi terus mendorong pembangunan yang merata hingga wilayah pedalaman agar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat.
Gubernur juga mengingatkan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik. Menurutnya, efisiensi harus diwujudkan melalui perencanaan yang tepat sasaran, menghindari pemborosan, serta memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Agustiar meminta seluruh bupati dan wali kota mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat adat, mencegah konflik sosial, serta mendukung iklim investasi yang kondusif.
Menghadapi puncak musim kemarau, Gubernur juga menginstruksikan seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hingga 3 Agustus 2026 tercatat lebih dari 3.000 hektare lahan terbakar dengan 4.645 titik panas di Kalimantan Tengah.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota memastikan kesiapan personel, sarana, prasarana, serta anggaran penanganan karhutla.
Kepala desa dan lurah juga diminta mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta mengoptimalkan Dana Desa untuk memperkuat Desa Tangguh Bencana (Destana).
Dalam kesempatan itu, Gubernur turut mengajak pemerintah desa dan kelurahan memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba serta memastikan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan secara objektif dan transparan agar berbagai program bantuan sosial, termasuk Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), tepat sasaran.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
“Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah,” tutur Sekda.
Menurut Linae, kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelurahan dalam berbagai bidang mulai dari pencegahan karhutla, pemberantasan narkoba, penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, tata kelola pertanahan.
“Kemudian pemutakhiran data sosial ekonomi, hingga menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” pungkas Linae. (asp)