BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggaran 2027 berlanjut setelah tujuh fraksi DPRD Kalteng menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna, Selasa (15/9/2026).
Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustin dan dihadiri Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden yang mewakili Gubernur Agustiar Sabran.
Agenda rapat membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kalteng 2027.
Tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan umum yakni Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PKB, dan PAN.
Masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan terkait arah kebijakan anggaran, mulai dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Yeni Maria Marselina Katha menekankan agar APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PDIP juga menyoroti perlunya penanganan kebakaran hutan dan lahan, penguatan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan kemiskinan dan stunting, serta pengembangan ekonomi kerakyatan.
Sementara Fraksi Golkar melalui juru bicara Noor Fazariah Kamayanti menekankan pentingnya kualitas penganggaran dan belanja daerah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi Golkar juga meminta pendapatan daerah disusun secara realistis, belanja diarahkan secara tepat, serta belanja modal diperkuat untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Fraksi Gerindra melalui juru bicara Wengga Febri Dwi Tananda mengapresiasi penyusunan RAPBD 2027 yang memperhatikan kemampuan keuangan daerah, efektivitas dan efisiensi belanja serta prioritas pembangunan.
Fraksi Gerindra juga mendorong pengelolaan fiskal dilakukan secara cermat dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan ruang fiskal daerah.
Sedangkan Fraksi Demokrat melalui juru bicara Kasri Yani menyoroti struktur RAPBD 2027, khususnya mengenai pendapatan, belanja dan defisit daerah.
Fraksi Demokrat meminta penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebagai sumber pembiayaan defisit tidak menjadi kebiasaan serta mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah dari berbagai sektor ekonomi.
Fraksi NasDem melalui juru bicara Raudah memandang APBD sebagai instrumen pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi tersebut mendorong penguatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas belanja, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.
Sementara itu, Fraksi PKB melalui juru bicara Habib Sayid Abdurrahman menekankan agar setiap rupiah dalam APBD 2027 memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi PKB juga mendorong peningkatan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, penerapan belanja berbasis hasil, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan publik.
Adapun Fraksi PAN melalui juru bicara Armada menyoroti pentingnya pengelolaan fiskal yang cermat, efektivitas dan kualitas belanja, pemerataan pembangunan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Fraksi PAN meminta target pendapatan ditetapkan secara realistis dan terukur serta belanja infrastruktur diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
Pandangan umum tujuh fraksi tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Pemerintah Provinsi Kalteng dan DPRD dalam pembahasan RAPBD 2027.
Tahapan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman mengenai arah kebijakan anggaran dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. (asp)