BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Perkembangan Penanganan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 secara daring, Selasa (15/9/2026).
Rakor yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago tersebut diikuti sejumlah menteri, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala Bareskrim Polri, serta kepala daerah dan Forkopimda dari sejumlah provinsi yang terdampak karhutla.
Gubernur Agustiar mengikuti rakor dari Istana Isen Mulang, Palangka Raya, bersama Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin dan Kapolda Kalteng Irjen Pol. Iwan Kurniawan, serta perwakilan delapan provinsi lainnya.
Rakor membahas perkembangan penanganan karhutla melalui paparan Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPB dan Kepala Bareskrim Polri.
Pemerintah menekankan pentingnya kesamaan persepsi, data dan langkah dalam penanganan karhutla agar upaya pengendalian berjalan efektif.
Hingga 15 September 2026, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dengan kondisi yang beragam. Sekitar 704,38 hektare lahan masih memerlukan penanganan dan pemadaman.
Khusus di Kalimantan Tengah, pemerintah pusat terus memberikan dukungan melalui pengerahan armada, peralatan, personel, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), patroli udara hingga penguatan koordinasi lintas sektor.
BNPB telah melaksanakan OMC dalam lima periode sejak Juni hingga September 2026. Selain itu, dukungan udara juga dilakukan melalui patroli serta pengerahan lima helikopter untuk operasi water bombing.
Perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi karhutla di Kalteng juga terlihat dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Agustus 2026 dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 11 September 2026 untuk melihat langsung kondisi serta penanganan karhutla di daerah tersebut.
Di tingkat daerah, Kalteng memiliki potensi sekitar 10.700 personel yang terdiri atas unsur TNI, Polri, BPB-PK, BPBD, Manggala Agni, pemadam kebakaran, perangkat daerah, relawan dan unsur terkait lainnya.
Dalam rakor tersebut, pemerintah juga menekankan agar pemadaman dilakukan secara masif dengan mengoptimalkan kekuatan satgas darat. Operasi udara tetap menjadi pendukung sesuai kebutuhan di lapangan.
Penguatan penanganan di darat dinilai penting untuk mempercepat pemadaman sekaligus mengoptimalkan dukungan operasi udara.
Sementara itu, BMKG memprediksi hujan mulai turun pada awal November 2026 sehingga upaya pencegahan dan penanganan karhutla perlu terus diperkuat hingga kondisi cuaca membaik.
Gubernur Agustiar bersama Forkopimda dan seluruh perangkat daerah Kalteng menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menghadapi karhutla.
Masyarakat juga dilibatkan dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran.
Komitmen tersebut diarahkan agar seluruh unsur dapat bergerak cepat, tepat dan terpadu untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga lingkungan Kalteng dari ancaman karhutla dan kabut asap.
Langkah kolaboratif tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus memprioritaskan penanganan karhutla di wilayah rawan, termasuk Kalimantan Tengah. (asp)