BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mulai memperkuat langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), hingga memasuki Ramadan 2027.
Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor guna mengantisipasi potensi kenaikan harga akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat pada sejumlah momentum hari besar keagamaan.
Hal tersebut dibahas dalam kegiatan Coffee Morning Rapat Koordinasi yang berlangsung di Ruang Executive Lounge Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, Rabu (18/11/2026).
Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalteng, Sunarti, saat membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, menyampaikan bahwa stok beras di Kalteng saat ini masih dalam kondisi aman.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap memperkuat berbagai langkah pengendalian inflasi agar ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok tetap terjaga.
Sejumlah upaya yang dilakukan di antaranya melalui pelaksanaan pasar penyeimbang, peningkatan produksi pangan lokal, pembangunan fasilitas pengolahan beras, serta pengembangan sektor peternakan ayam.
Pemerintah juga mendorong optimalisasi lahan pertanian dan pengembangan benih unggul untuk meningkatkan produksi pangan daerah. Kerja sama dengan BMKG turut diperkuat guna memberikan edukasi kepada petani dan nelayan dalam menghadapi kondisi iklim.
“Stok beras di Kalimantan Tengah saat ini dalam kondisi aman. Namun, kita tidak boleh lengah. Pengawasan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi bahan pokok harus terus diperkuat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru serta Ramadan. Kami juga mengimbau masyarakat agar berbelanja secara bijak dan tidak melakukan panic buying,” tutur Sunarti.
Di sisi lain, pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian bahan pangan secara berlebihan maupun penimbunan. Koordinasi antarlembaga perlu terus ditingkatkan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Perhatian terhadap stabilitas harga semakin penting menyusul angka inflasi Kalteng yang masih cukup tinggi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, Yuliansah Andrias, mengungkapkan bahwa inflasi Kalteng pada Oktober 2026 tercatat sebesar 5,19 persen secara tahunan atau year-on-year.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional dan menjadi yang tertinggi di wilayah Kalimantan. Bahkan, Kabupaten Kapuas mencatat inflasi tertinggi di Kalteng, yakni mencapai 5,87 persen.
Kondisi tersebut membutuhkan langkah strategis dan kerja sama seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun hingga Ramadan 2027.
“Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh anggota TPID. Melalui optimalisasi pasar murah, operasi pasar, subsidi ongkos angkut, serta pemantauan harga dan stok secara berkala, diharapkan stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga pangan di Kalimantan Tengah dapat terus terjaga,” ungkap Yuliansah.
Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi meliputi cabai rawit, bawang merah, beras, minyak goreng, daging ayam ras, dan ikan air tawar.
Komoditas tersebut perlu mendapat perhatian karena berpengaruh terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Untuk mengantisipasi kenaikan harga, pemerintah akan mengoptimalkan pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar. Selain itu, kecukupan stok pangan juga akan terus dipantau, termasuk melalui optimalisasi subsidi ongkos angkut menggunakan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP).
Pengawasan di lapangan turut diperkuat melalui inspeksi mendadak (sidak) pasar dan pemantauan harga secara berkala. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui perkembangan harga sekaligus mengantisipasi potensi gangguan pasokan sejak dini.
Yuliansah menambahkan, terdapat sejumlah momentum yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni Haul Guru Sekumpul, perayaan Natal dan Tahun Baru pada Desember 2026, serta persiapan dan pelaksanaan Ramadan pada Januari hingga Februari 2027.
Peningkatan aktivitas masyarakat pada periode tersebut berpotensi mendorong kenaikan permintaan berbagai komoditas pangan.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalteng, Toto Haryanto Susilotonga, menjelaskan bahwa pengukuran inflasi dilakukan melalui tiga indikator, yaitu month-to-month, year-to-date, dan year-on-year.
Ketiga indikator tersebut digunakan untuk melihat perkembangan perubahan harga barang dan jasa, baik secara bulanan, kumulatif sejak awal tahun, maupun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Menurut Toto, data inflasi menjadi salah satu dasar bagi TPID dalam menentukan kebijakan pengendalian harga. Pada Oktober 2026, inflasi bulanan Kalteng tercatat sebesar 0,68 persen.
Kenaikan tersebut dipengaruhi sejumlah komoditas, seperti daging ayam ras, ikan nila, ikan gabus, cabai rawit, dan kacang panjang akibat terbatasnya pasokan.
“Data inflasi menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan langkah pengendalian harga. Melalui pemantauan harga konsumen secara berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi komoditas penyumbang inflasi sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan secara lebih tepat dan terarah,” tutur Toto.
Secara kumulatif, inflasi Kalteng selama Januari hingga Oktober 2026 mencapai 3,91 persen atau telah melampaui sasaran inflasi. Sementara inflasi tahunan pada Oktober tercatat sebesar 5,19 persen.
Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog, BMKG, dan seluruh instansi terkait, Pemprov Kalteng berharap stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok dapat terus terjaga.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru serta memasuki Ramadan 2027. (asp)





