BALANGANEWS, KUALA KURUN – Sejumlah desa di Kabupaten Gumas saat ini masih belum mengajukan usulan penyaluran dana desa tahap pertama. Untuk itu, para kepala desa (Kades) tersebut diminta agar segera mengajukan usulan penyalurannya.
“Jika terlambat mengajukan, akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti setiap kegiatan pemerintahan desa yang didukung sumber daya dari DD dan add menjadi terhambat,” kata Bupati Gumas, Jaya Samaya Monong, Sabtu (3/6/2023).
Di samping itu, keterlambatan pengajuan usulan penyaluran dana desa juga akan berdampak pada penatausahaan keuangan desa yang kurang tertib, sehingga hal itu akan menimbulkan kerawanan dalam pengelolaan keuangan desa.
“Perlu kerjasama lintas sektoral, baik itu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pihak kecamatan, serta pemerintah desa untuk lebih memperhatikan hal ini,” terangnya.
Dia meminta kepada Kades, agar dalam menyusun APBDes harus lebih teliti, cermat dan berhati-hati. Hal ini karena masih ada beberapa desa yang menyusun APBDes belum sesuai skala prioritas pembangunan dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa.
“Dalam menyusun APBDes, harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, menjunjung tinggi asas pengelolaan keuangan desa dan hindari hal-hal yang dapat merusak marwah pemerintahan desa, sehingga nama baik pemerintah desa dan BPD tetap terjaga,” tuturnya.
Pada kesempatan ini, dia juga meminta seluruh pemerintah desa dan BPD harus menyusun APBDes dengan baik, menggunakan ADD dan DD secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta kelola keuangan desa dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.
“Seluruh Kades dan BPD mampu bekerjasama dan mengayomi seluruh masyarakat dengan baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa akan menjadi lebih kuat dan mandiri,” tukasnya. (ahs)
