BALANGANEWS, KUALA KURUN – Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Gunung Mas (Gumas) mengambil peran aktif dalam mendukung stabilitas ekonomi masyarakat. Melalui program gerakan pangan murah, unit yang identik dengan penegakan hukum ini turun langsung menyalurkan beras SPHP kepada warga.
Kegiatan itu diinisiasi secara mandiri oleh jajaran Satreskrim Polres Gumas bekerjasama dengan Bulog Kuala Kurun. Aksi sosial ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim AKP Faisal Firman Gani, S.T.K, S.I.K, beserta personelnya, dan disambut antusias oleh masyarakat Kecamatan Kurun yang menjadi sasaran distribusi.
“Inisiatif ini bertujuan untuk menstabilkan harga bahan pokok khususnya beras, di tengah potensi kenaikan harga,” ujar Kapolres Gumas AKBP Heru Eko Wibowo, S.I.K, M.H, melalui Kasat Reskrim AKP Faisal Firman Gani, S.T.K, S.I.K, Kamis (11/9/2025).
Selain itu, lanjut dia, kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan pemerintah dan bertujuan langsung untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
“Gerakan pangan murah ini dipusatkan di Kelurahan Kurun, Kecamatan Kurun, untuk memudahkan akses bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Satreskrim Polres Gumas menyediakan 440 kilogram beras SPHP dikemas dalam paket kilogram. Masyarakat dapat membeli beras tersebut dengan harga terjangkau yaitu Rp 60.000 per sak lima kilogram.
“Penjualan beras SPHP ini berlangsung dengan tertib dan lancar, tepat sasaran dan bisa dirasakan langsung manfaat oleh warga yang membutuhkan,” jelasnya.
Dia menegaskan, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa Polri selalu siap melayani dan membantu meringankan beban masyarakat. Gerakan pangan murah ini adalah wujud kepedulian untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas harga pangan.
“Ini adalah bukti bahwa Polri, selalu siap melayani dan membantu meringankan beban masyarakat,” tegasnya.
Dia menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari program sinergi Polri dan Bulog yang akan terus berlangsung hingga akhir tahun 2025, sebagai komitmen jangka panjang untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif melalui pendekatan kesejahteraan. (ahs)
