DPRD Minta Pemkab Sediakan Speedbot Bersubsidi

WhatsApp Image 2023 08 26 at 1.57.28 PM
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Katingan, Firdaus

BALANGANEWS, KASONGAN – Setelah membaca di salah satu media tentang keluhan masyarakat Kecamatan Katingan Kuala terkait sulitnya transportasi, terutama melalui jalan sungai hantipan desa Kampung Melayu Kecamatan Mendawai ke Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), dengan tujuan ingin menghadiri beberapa acara dan kegiatan di kota Kasongan, ibukota Kabupaten Katingan, akhirnya direspon serius oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Katingan, Firdaus.

Dalam hal ini, Firdaus selaku wakil rakyat asal dapil Katingan II yang meliputi wilayah Kecamatan Katingan Kuala, Mendawai, Kamipang dan Tasik Payawan ini, dalam pengakuannya merasa prihatin. Dan keprihatinannya itu timbulah keinginannya untuk meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan melalui instansi terkait agar menyediakan armada transportasi, “Yaitu satu unit speedboat yang bermuatan sekitar 40 orang,” kata Firdaus.

Mereka menurutnya, dalam penggunaannya dikoordinir oleh instansi terkait yang mungkin saja bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk pengoperasiannya. Meskipun tetap dipungut bayaran, namun penumpang diberikan subsidi. “Ini salah satu solusi untuk mengatasi transportasi hilir mudik masyarakat di Kecamatan Katingan Kuala dan Mendawai pada khususnya dan masyarakat Katingan pada umumnya,” terangnya.

Kenapa harus demikian ? Karena, jika kita masih mempertahankan menggunakan sungai hantipan sebagai salah satu jalan untuk hilir mudik antara ibukota Kecamatan Katingan Kuala dan Mendawai dengan tujuan ke Kasongan sebagai ibukota Kabupaten Katingan menurutnya, dikhawatirkan kondisi sungai tersebut terjadi berulang-ulang setiap tahunnya. “Dan, jika terjadi kemarau panjang, khawatirnya sungai tersebut tidak bisa dilalui lagi,” ujarnya.

Adapun tujuan penyediaan alat transportasi berupa speedboat ini menurutnya, selain membantu masyarakat dalam perjalanannya hilir mudik, dengan cepat dan dengan biaya murah lantaran disubsidi Pemkab setempat, “pihak Pemkab juga mendapat pemasukan berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkas legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (abu)