BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) pada tahun 2023 ini menerima alokasi vaksin PMK 50.000 dosis dari Pemerintah Pusat, meskipun kasus PMK di Kalteng masih zero case atau nol kasus.
“Pada tahun 2023 ini kita mendapat alokasi vaksin PMK sebanyak 50.000 dosis dari pusat namun realisasi pelaksanaan vaksinasinya masih sangat rendah di bawah 10 persen,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni.
Hal tersebut disampaikannya pada pembukaan rapat koordinasi Penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Pelaporan PMK se-Kalteng tahun 2023, di Ballroom Hotel Best Western, Palangka Raya, Jumat (25/8/2023).
Meski realisasi pelaksanaan vaksinasinya masih sangat rendah sambung Sri Widanarni, para Dinas Kabupaten dan Kota agar melakukan pemetaan dan progres percepatan pelaksanaan vaksinasi PMK.
“Kita tidak boleh lengah, para Kepala Dinas Kabupaten/Kota agar melakukan pemetaan dan membuat progress akselerasi pelaksanaan vaksinasi PMK di wilayah kerjanya masing-masing,” tegas Sri.
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP), Sunarti menambahkan, bahwa sejak tahun 2021 kemarin pihak terus melakukan vaksinasi kepada Hewan Ternak, dan pada tahun 2022 menerima penghargaan karena sudah zero case.
Kendati demikian sambung Sunarti, saat ini sudah tidak ada kasus PMK pada hewan ternak, tetapi vaksinasi harus dilakukan dan perkembangan terus dilaporkan.
“Sejak Agustus 2022 kemarin kita sudah zero case. Meski sekarang tidak ada kasus tetapi harus dilaporkan,” demikian Sunarti. (asp)
