BALANGANEWS, KASONGAN – Percepat pekerjaan, namun tetap jaga kualitasnya. Demikian permintaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Rudi Hartono, yang ditujukannya kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan, yang diungkapkannya kepada sejumlah awak media, Kamis (19/10/2023), di ruang Loby DPRD setempat.
Pasalnya, saat ini menurut Rudi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan 2023 sudah memasuki triwulan IV atau triwulan terakhir, yang sebentar lagi akan mengakhiri APBD tahun anggaran 2023. “Oleh karena itu, semua pekerjaan pembangunan milik Pemkab Katingan yang dikerjakan oleh fihak ketiga atau kontraktor harus digenjot,” kata Rudi.
Agar cepat selesai menurutnya, bukan hanya kontraktor (rekanannya) saja yang harus mempercepat pekerjaannya, tapi kehadiran pula oleh kedisiplinan pengawas. Baik pengawas internal di masing-masing OPD maupun pengawas eksternal (konsultan pengawas) yang sudah dibayar oleh OPD pemberi kerja.
Terkait dengan waktu pekerjaan yang sudah disepakati di dalam Surat Perjanjian Kontrak (SPK), khususnya dalam pekerjaan fisik menurut legislator Partai Golkar ini, jika sampai waktu kontraknya berakhir, namun pekerjaannya tidak bisa selesai maka OPD yang bersangkutan akan membayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. “Sedangkan kontraktor beserta perusahaannya dinyatakan blacklist,” tegas mantan anggota PWI Kabupaten Katingan ini.
Oleh karena itu, untuk menghindari terkenanya sanksi blacklist dimaksud, sekali lagi dirinya meminta agar mempercepat pekerjaan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2023.
“Mumpung saat ini situasi dan kondisi alam di daerah kita masih dalam keadaan cerah,” ujar anggota dewan asal dapil Katingan III yang meliputi wilayah Kecamatan Katingan Tengah hingga Bukit Raya ini. (abu)
