BALANGANEWS, KASONGAN – Tidak lama lagi bulan Ramadhan 1443 Hijriah akan tiba dan diperkirakan pada 3 April 2022 yang akan datang. Datangnya bulan Ramadhan tersebut tentu saja disambut dengan rasa syukur oleh masyarakat Katingan, utamanya yang Muslim.
Pasalnya, bulan Ramadan merupakan bulan suci bagi ummat Muslim untuk melaksanakan kewajiban melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan penuh, yakni sebagai salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh ummat Muslim di seluruh dunia.
Memasuki Ramadhan tahun 2022 ini, secara kebetulan pula harga sejumlah kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) di sejumlah pasar sedang melonjak. Padahal, sembako merupakan kebutuhan yang sangat urgent dalam penghidupan keluarga.
Terkait sembako ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Budi Hermanto saat dikonfirmasi, kepada sejumlah awak media membenarkan, jika kebutuhan sembako saat ini harus dijaga kestabilannya.
“Baik masalah stok maupun harganya,” kata legislator Partai Gerindra ini, Rabu pagi (24/3/2022), via telepon seluler.
Untuk menjaga kestabilan sembako beserta harganya ini, dirinya meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian setempat segera turun ke lapangan. Maksudnya, melakukan pengecekan ke sejumlah pasar, pertokoan tradisionil dan pertokoan modern. Sehingga, stoknya bisa aman di bulan Ramadhan 1443 Hijriah hingga 1 Syawal 1443 Hijriah dan seterusnya begitu pula soal harganya.
Menjawab pertanyaan awak media, sejauh ini dirinya mengakui bahwa dinas terkait belum pernah melakukan pengecekan stok dan harga sembako dimaksud.
“Padahal, masalah ini merupakan hajat orang banyak. Apalagi, menjelang bulan Ramadhan,” terang anggota dewan asal dapil Katingan II yang meliputi wilayah Kecamatan Katingan Kuala, Mendawai, Kamipang dan Tasik Payawan ini.
Selanjutnya, khusus untuk kebutuhan minyak goreng (migor), di bumi Penyang Hinje Simpei ini, meskipun sudah banyak stok yang terpajang di sejumlah pertokoan, namun harganya melambung. Untuk menyikapi hal ini, dirinya berharap kepada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian setempat, dapat memberikan solusinya.
“Misalnya, dengan melakukan penjualan migor bersubsidi kepada masyarakat, seperti di beberapa Kabupaten lain,” pungkasnya. (abu)Â