BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kelangkaan dan perbedaan harga LPG 3 kilogram di Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menjadi perhatian, termasuk dari DPRD Kalteng.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng, Junaidi, meminta pemerintah provinsi meningkatkan pengawasan agar distribusi gas bersubsidi tetap sasaran dan tidak disalahgunakan pihak tak bertanggung jawab.
“Jika pengawasan lemah, LPG 3 kg berpotensi dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak sampai ke masyarakat miskin yang berhak menerima subsidi,” ujar Junaidi, Minggu (9/2/2025).
Legislator Partai Demokrat ini menegaskan pentingnya pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan merata, terutama di daerah terpencil yang sering mengalami kesulitan mendapatkan LPG dengan harga wajar.
“Distribusi tidak boleh hanya terfokus di kota besar. Pemerintah harus menjamin alokasi yang cukup bagi seluruh wilayah Kalteng,” tambahnya.
Selain memperketat pengawasan, Junaidi juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran LPG. Menurutnya, pemerintah harus memberikan informasi jelas kepada masyarakat terkait kuota, mekanisme distribusi, dan HET di setiap daerah.
“Keterbukaan sangat penting agar masyarakat tahu hak mereka. Dengan transparansi, potensi penyimpangan bisa ditekan, dan kepercayaan publik terhadap program subsidi meningkat,” tegasnya.
Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut, distribusi LPG 3 kg bisa lebih merata dan sesuai dengan peruntukannya, sehingga masyarakat yang berhak tidak mengalami kesulitan mendapatkan gas bersubsidi. (asp)
