BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai perlunya evaluasi terhadap pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak mampu merealisasikan target pembangunan.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menegaskan bahwa pencapaian program harus menjadi tolok ukur kinerja setiap OPD.
“OPD itu kepanjangan tangan Gubernur untuk mencapai target-target pembangunan. Kalau tidak mampu, ya harus dievaluasi,” ujar Purdiono di Palangka Raya, baru-baru ini.
Ia menyebutkan, penyegaran di jajaran OPD mungkin diperlukan, meski keputusan sepenuhnya berada di tangan Gubernur.
“Mungkin saat ini kita butuh penyegaran, tapi itu hak prerogatif Gubernur,” ucap legislator Partai Golkar tersebut.
Purdiono juga menekankan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, capaian program harus menjadi dasar penilaian kinerja.
“Kalau target dalam RPJMD tidak tercapai, silakan saja dievaluasi bahkan diganti. Itu kewenangan beliau (Gubernur),” tambahnya.
Ia menutup dengan menegaskan pentingnya menempatkan pejabat yang berkompeten dan sejalan dengan visi-misi kepala daerah.
“Dinas-dinas harus diisi orang yang kompeten agar program pembangunan berjalan sesuai harapan,” katanya. (asp)
