Tujuh Fraksi DPRD Kalteng Setuju Raperda Perubahan APBD 2025 Dibahas Lanjut

750044e7 570f 4eea 857d Bfb5587e5e6a

BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Seluruh fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-20 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (19/8/2025) malam.

Rapur dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong, serta dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung yang mewakili Gubernur, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta anggota DPRD.

Ketua DPRD Arton S. Dohong menjelaskan, agenda rapat kali ini adalah penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2025 yang sebelumnya telah disampaikan dalam rapat paripurna.

“Berkenaan dengan pertanyaan maupun saran sebagaimana telah disampaikan masing-masing Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, mengharapkan tanggapan dan jawaban Pihak Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah, dalam Rapat Paripurna selanjutnya,” kata Arton.

Adapun tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan melalui juru bicara masing-masing, yakni Fraksi PDIP Yetro Midel Yoseph, Fraksi Partai Golkar Noor Fazariah Kamayanti, Fraksi Partai Gerindra Endang Susilawatie, Fraksi Partai Demokrat Kasri Yani, Fraksi NasDem Raudah, Fraksi PKB Pipit Setyorini, dan Fraksi PAN Armada.

Pada kesempatan itu, Armada menyampaikan, bahwa Fraksi PAN memberikan apresiasi kepada Gubernur Kalteng dan Jajaran Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan Raperda Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

“Perubahan APBD merupakan langkah penting untuk menyesuaikan arah kebijakan fiskal daerah dan perkembangan kebutuhan Masyarakat, dinamika ekonomi dan kondisi sosial yang berkembang,” katanya.

Fraksi-fraksi menilai Raperda Perubahan APBD 2025 layak dilanjutkan pembahasannya, meski disertai sejumlah catatan, saran, serta pertanyaan yang perlu dijawab pihak eksekutif pada rapat berikutnya. (asp)