BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sirajul Rahman, menegaskan komitmennya untuk mengawal arah pembangunan daerah agar tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan.
DPRD, kata dia, memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pembangunan daerah yang dirancang dan dilaksanakan,” ujar Sirajul, Senin (26/1/2026).
Menurut Sirajul, pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ketiga aspek tersebut, lanjutnya, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan daerah.
Ketua DPW PKS Kalteng ini menyampaikan, DPRD Kalteng terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap berbagai program pembangunan agar tetap sejalan dengan tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan.
“Pembangunan berkelanjutan akan memberikan manfaat bukan hanya bagi masyarakat saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang,” tuturnya.
Selain pengawasan, DPRD Kalteng juga mendorong pemerintah daerah agar lebih cermat dalam memperhitungkan dampak lingkungan dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan.
Menurutnya, penguatan regulasi menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan berjalan secara terarah dan bertanggung jawab.
“Melalui regulasi yang kuat, kita ingin memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Sirajul menambahkan, sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup merupakan pilar utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Karena itu, ketiga sektor tersebut harus mendapatkan perhatian serius, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan pembangunan yang berimbang dan berkelanjutan.
“Sinergi semua pihak menjadi kunci agar pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat,” pungkasnya. (asp)