BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Ansari, menanggapi isu nasional terkait wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah, baik yang tetap dipilih langsung oleh masyarakat maupun kemungkinan dipilih tidak langsung melalui lembaga legislatif di setiap tingkatan.
Ansari menegaskan bahwa hingga saat ini isu tersebut masih berupa wacana dan belum menjadi keputusan resmi. Karena itu, ia meminta masyarakat Kalimantan Tengah agar tidak terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang beredar di media sosial.
“Apapun wacana yang berkembang terkait sistem pemilihan kepala daerah, masyarakat Kalimantan Tengah saya imbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan,” kata Muhammad Ansari, Senin.
Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan tanggung jawab bersama, terlebih di tengah dinamika politik yang kerap memunculkan perbedaan pandangan. Ia menilai stabilitas daerah menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Ansari juga menyampaikan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah pada akhirnya akan diputuskan melalui proses konstitusional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPRD, kata dia, akan menghormati setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat dan lembaga terkait.
“Yang terpenting bagi kita di Kalimantan Tengah adalah tetap menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban wilayah. Jangan sampai perbedaan pandangan politik justru mengganggu keharmonisan dan kondusivitas daerah kita,” tutupnya. YUD