BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah pada APBD tahun 2026.
Menurut Freddy, tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi sejak dini.
Kondisi tersebut, kata dia, menuntut adanya langkah-langkah inovatif dari pemerintah daerah guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Mengingat adanya tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, memandang perlunya langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucapnya, Senin (9/2/2026).
Ia menilai rasionalisasi anggaran merupakan keniscayaan yang harus dilakukan demi menjaga stabilitas pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi pada pos-pos belanja yang dinilai tidak mendesak, seperti pengadaan barang dan jasa serta perjalanan dinas.
“Hal ini dilakukan semata-mata agar anggaran yang tersedia dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang lebih urgen,” tambahnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 harus tetap berpedoman pada kebijakan nasional serta selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia memastikan DPRD Kalimantan Tengah, khususnya unsur legislatif, akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan publik.
“Kami di legislatif akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak memberatkan rakyat,” ungkapnya. (asp)