BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kegiatan reses perorangan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Faridawaty Darland Atjeh, di Kelurahan Jekan Raya menjadi ajang penyampaian aspirasi krusial bagi warga.
Pertemuan tersebut mengungkap beragam persoalan yang selama ini terpendam, mulai dari ketimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga proyek infrastruktur yang terbengkalai.
Kritik tajam muncul terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum menyentuh kebutuhan riil. Budi, warga Komplek Amaco, menyoroti besarnya alokasi anggaran yang dianggap tidak sebanding dengan kualitas di lapangan.
“Anggarannya besar, tapi kualitas makanannya di lapangan masih jauh dari kata layak. Ini harus dievaluasi,” ujar Budi di Palangka Raya, Minggu (12/4/2026).
Ia juga mengeluhkan buruknya drainase di Jalan Taurus yang memicu banjir hanya dalam hitungan menit setelah hujan.
Persoalan infrastruktur yang mangkrak juga menjadi sorotan serius. Ketua RT 05, H. Nurzaini, mengungkapkan kekecewaannya atas proyek semenisasi di Mendawai 6 dan 7. Dari rencana 300 meter, proyek tersebut hanya terealisasi sekitar 40 meter dan kini terhenti total.
“Sudah diusulkan berkali-kali, tapi yang dikerjakan hanya sedikit, itu pun sekarang terbengkalai tanpa kejelasan. Bukannya mempermudah, malah menyulitkan warga lewat,” ungkap Nurzaini merujuk pada gundukan material yang menghambat akses.
Kondisi serupa dirasakan warga Jalan Keranggan XVI. Meski telah bergotong royong menyusun proposal perbaikan jalan, hingga kini belum ada realisasi dari pemerintah.
“Kami sudah berinisiatif, bahkan gotong royong menyusun proposal, tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” kata Ibu Fitria.
Di sektor sosial, carut-marut pendataan bansos memicu keresahan. Ibu Marni, seorang ibu tunggal, mengaku tidak pernah tersentuh bantuan meski kondisi ekonominya sulit. Ia bahkan mengusulkan agar skema MBG dialihkan ke bantuan tunai.
“Anak saya sering tidak makan karena menunya tidak cocok. Lebih baik diganti uang saja, lebih bermanfaat. Saya punya dua anak, penghasilan tidak tetap, tapi tidak pernah dapat bantuan. Kriterianya seperti apa sebenarnya?” keluh Marni.
Ketua RT 04 Kelurahan Palangka turut mendesak perbaikan sistem pendataan dengan melibatkan pengurus lingkungan setempat agar lebih tepat sasaran.
“Yang layak justru tidak dapat, yang tidak layak malah terdata. Kami di RT yang tahu kondisi warga sebenarnya, jadi harus dilibatkan,” tegasnya.
Selain itu, warga mendesak kejelasan izin dari otoritas terkait seperti BKSDA untuk melanjutkan pembangunan jembatan swadaya dari Jalan Mendawai menuju Jalan Sakan.
Jembatan yang sangat dibutuhkan anak sekolah menuju Madrasah Hidayatul Mujahirin tersebut kini terhenti meski tiang jembatan sudah berdiri.
Aspirasi lain yang tercatat meliputi pengadaan CCTV untuk keamanan lingkungan, perbaikan pengaringan sepanjang 800 meter untuk mengatasi banjir sampah, hingga peningkatan jalan di Damang Batu.
Menanggapi tumpukan pekerjaan rumah tersebut, Faridawaty Darland Atjeh berkomitmen untuk membawa seluruh catatan dari akar rumput ini ke tingkat kebijakan provinsi.
Ia menegaskan bahwa selain pembangunan fisik, perbaikan tata kelola program sosial dan transparansi birokrasi merupakan agenda mendesak yang harus segera dibenahi pemerintah daerah. (asp)