BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Tengah (Kalteng) memicu perhatian serius dari kalangan legislatif.
Kondisi ini dinilai berakar pada kekhawatiran masyarakat atau panic buying yang dipicu oleh isu kenaikan harga serta kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalteng, Siti Nafsiah, mengungkapkan bahwa pola konsumsi masyarakat saat ini cenderung dipengaruhi oleh rasa khawatir yang berlebihan, sehingga banyak warga yang memaksakan diri mengisi BBM meski tangki kendaraan masih mencukupi.
“Sebagian masyarakat khawatir akan adanya kenaikan harga maupun pembatasan pembelian BBM bersubsidi, sehingga memilih mengisi bahan bakar meskipun sebenarnya masih cukup,” ujar Siti Nafsiah, Senin (13/4/2026).
Ia menambahkan, meskipun kebijakan pembatasan yang dikeluarkan pemerintah daerah bertujuan untuk mengurai kemacetan di area SPBU, namun tanpa sosialisasi yang masif, kebijakan tersebut justru dapat disalahartikan oleh publik.
“Namun, di lapangan justru berpotensi memicu kepanikan jika tidak disertai penjelasan yang memadai kepada masyarakat,” tuturnya.
Selain aspek psikologis masyarakat, Siti Nafsiah juga menyoroti kendala teknis dalam rantai pasok.
Faktor keterbatasan armada pengangkut, tantangan geografis, hingga kondisi infrastruktur jalan yang rusak ditengarai menjadi penghambat kelancaran distribusi BBM ke daerah-daerah.
Dampak dari antrean ini pun meluas, mulai dari pemborosan waktu produktif warga, gangguan pada denyut ekonomi, hingga kemacetan lalu lintas yang berisiko pada aspek keamanan.
Sebagai solusi, DPRD Kalteng mendesak pemerintah daerah untuk lebih transparan mengenai ketersediaan stok guna meredam spekulasi di masyarakat.
“Selain itu, juga mengusulkan agar suplai BBM ditingkatkan, operasional SPBU diperpanjang hingga 24 jam di beberapa titik, serta penambahan armada distribusi guna memperlancar pasokan,” jelas Siti Nafsiah.
Melalui langkah-langkah strategis tersebut, pihak legislatif berharap pemerintah dan instansi terkait dapat segera menormalisasi keadaan.
Ketersediaan informasi resmi dan kelancaran distribusi dinilai menjadi kunci utama agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terus terhambat oleh krisis bahan bakar.
“DPRD berharap langkah-langkah tersebut dapat segera dilakukan agar kondisi kembali normal dan aktivitas masyarakat tidak terganggu,” pungkas Politisi Partai Golkar ini. (asp)