BALANGANEWS, BANJARMASIN – Jajaran Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (7/5/2026).
Kunjungan ini difokuskan untuk mendalami strategi penanganan infrastruktur jalan di tengah tantangan penurunan alokasi anggaran daerah.
Rombongan legislator dari Bumi Tambun Bungai tersebut diterima oleh Sekretaris Dinas PUPR Kalsel, Alin Norkhlis, mewakili Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib.
Pertemuan ini menjadi ajang pertukaran informasi mengenai inovasi pembiayaan agar kemantapan jalan tetap terjaga meski ruang fiskal sedang menyempit.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, H. Rusdi Gozali mengungkapkan, persoalan infrastruktur jalan di tingkat kabupaten masih menjadi kendala klasik yang memerlukan solusi taktis, terutama saat ketersediaan dana terbatas.
“Kami ingin melihat sejauh mana kebijakan PUPR Kalsel dalam menyikapi kondisi anggaran yang saat ini sedang menurun, namun tetap mampu menjaga kemantapan jalan, khususnya pada ruas-ruas jalan kabupaten yang menjadi penyokong ekonomi,” ujar Rusdi.
Dalam diskusi tersebut, dibahas sejumlah poin strategis seperti optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Kemudian, penyaluran bantuan keuangan provinsi yang diprioritaskan pada jalur logistik, dan juga pemberian bantuan teknis bagi kabupaten untuk menjaga standarisasi kualitas jalan.
Rusdi menegaskan, hasil dari kunjungan kerja ini akan dijadikan bahan evaluasi penting bagi Pemprov Kalteng dalam menyusun skema anggaran infrastruktur pada tahun-tahun mendatang agar lebih tepat sasaran.
“Tantangan anggaran yang menurun bukan berarti pembangunan berhenti. Inovasi kebijakan dan ketegasan dalam menentukan skala prioritas seperti yang diterapkan di Kalsel akan kami bawa sebagai bahan pertimbangan di Kalteng,” tegas Rusdi.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Kalsel, Alin Norkhlis menjelaskan, pihaknya kini lebih menitikberatkan pada optimalisasi pemeliharaan rutin dibandingkan pembukaan lahan atau pembangunan jalan baru.
Fokus anggaran dialihkan untuk mempertahankan kondisi jalan yang sudah mantap agar tidak jatuh ke kategori rusak berat yang membutuhkan biaya perbaikan jauh lebih besar. (asp)