BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) berencana menggelar rapat setelah Hari Raya Iduladha untuk membahas langkah menjaga stabilitas harga sawit sekaligus mencari solusi atas keluhan petani di daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, mengatakan selain sektor perkebunan, pemerintah pusat juga akan menerapkan kebijakan ekspor satu pintu pada sektor pertambangan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap ekspor sumber daya alam.
Ia menilai seluruh pelaku usaha harus mematuhi kebijakan tersebut demi penataan tata niaga yang lebih baik.
“Bahkan saya walaupun pengusaha tambang, sekarang tambang tidak boleh keluar saya juga mengikuti. Nanti harus lewat BUMN. Menurut saya itu bagus untuk penataan ke depan,” ucap Sutik, Selasa (26/5/2026).
Sutik mengatakan DPRD Kalteng akan terus mencermati perkembangan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di lapangan, mengingat penurunan harga saat ini juga diikuti meningkatnya biaya produksi, seperti harga pupuk dan kebutuhan operasional lainnya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dibahas agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan petani sawit.
Komisi II DPRD Kalteng, lanjutnya, akan mengundang pihak-pihak terkait guna membahas berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi kepentingan petani.
“Mudah-mudahan nanti habis lebaran kami rapat lagi di komisi supaya ada solusi terbaik dan petani tetap tenang,” pungkasnya. (asp)