BALANGANEWS, KUALA KAPUAS — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, dan pelayanan publik di daerah.
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi IV, Arhensa Mullah Muhammad, usai mengawal proses pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru PPPK yang sempat mengalami keterlambatan.
Langkah cepat tersebut, menurut Arhensa, merupakan bentuk nyata kerja DPRD sebagai penghubung masyarakat dengan pemerintah daerah.
Dirinya memastikan, Komisi IV tak akan tinggal diam saat mendapati persoalan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.
“Kami hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Ini bentuk nyata dari komitmen pelayanan publik yang cepat dan komitmen,” tegasnya, Kamis (19/4/2025).
Politisi muda dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kecamatan Selat ini juga menyatakan bahwa DPRD Kapuas akan selalu terbuka terhadap berbagai aspirasi masyarakat.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat adalah modal penting bagi DPRD untuk terus bekerja dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan di daerah.
Arhensa menyebut keberhasilan pengawalan pencairan TPP bagi guru PPPK tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Koordinasi yang baik, kata dia, menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Langkah ini kami lakukan agar tidak ada lagi tenaga pendidik yang dirugikan atau merasa terabaikan. Ke depan, kita akan lebih intensif melakukan pengawasan terhadap program-program pelayanan publik di sektor pendidikan,” ujar politisi PBB ini.
Komisi IV berjanji akan terus memantau dan memastikan proses administrasi anggaran di Dinas Pendidikan berjalan tepat waktu, agar kejadian serupa tidak terulang dan kesejahteraan tenaga pendidik di Kapuas bisa terus terjamin. (asp)
