Balanganews, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya menilai perluasan Gerai TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) harus dibarengi dengan pemerataan lokasi hingga kawasan pinggiran dan kantong permukiman padat. Wakil Ketua I Komisi II DPRD, Hap Baperdu, menyebut distribusi harga kebutuhan pokok masih belum merata di sejumlah kelurahan yang jauh dari pusat kota.
“Gerai TPID ini penting, tapi tantangan terbesar ada di pemerataan. Jangan sampai hanya terkonsentrasi di titik tertentu, sementara warga pinggiran masih membeli dengan harga lebih tinggi,” ucap Hap, Jumat (3/10/2025).
Menurutnya, keberadaan gerai merupakan hasil kolaborasi Pemkot, Bulog, koperasi, dan jaringan distribusi lokal untuk menjaga harga bahan pokok tetap stabil. Namun, ia mendorong agar program ini diarahkan menjadi instrumen intervensi pasar, khususnya di wilayah yang rawan fluktuasi harga dan rantai distribusi panjang.
Hap menekankan bahwa masyarakat kelas menengah bawah justru paling terdampak ketika harga komoditas seperti beras, gula, minyak goreng, dan tepung tidak seragam antarwilayah.
“Kami ingin gerai hadir di zona yang daya belinya tertekan. Kalau akses lebih dekat dan stok terjaga, efek pengendalian inflasi bisa lebih terasa, bukan hanya angka statistik,” jelasnya.
Politisi PAN itu juga mengingatkan agar pengelolaan gerai berjalan konsisten hingga akhir tahun, dengan monitoring stok dan harga secara berkala, serta melibatkan pelaku usaha lokal sebagai mata rantai distribusi resmi.
“Inflasi bukan hanya soal menahan harga, tapi juga memastikan akses yang adil. Semakin dekat gerai ke warga, semakin pendek rantai distribusi, dan itu akan menurunkan biaya tambahan yang selama ini ditanggung masyarakat,” tutup Hap. (yud)
