Balanganews, Palangka Raya – Aktivitas dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dinilai perlu mendapat pengawalan khusus dari sisi lingkungan. Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menempatkan pengawasan limbah dapur sebagai prioritas, mengingat volume produksi pangan yang terus meningkat.
Hatir menilai, dapur Sekolah Pusat Produksi Gizi (SPPG) yang memasok ribuan hingga puluhan ribu porsi per hari berpotensi menghasilkan residu dapur dalam jumlah besar—mulai dari sisa sayur, bahan organik, minyak, hingga air buangan produksi.
“Skala produksinya tinggi, artinya limbah juga besar. Kami ingin sistem pengelolaan limbahnya dipastikan ramah lingkungan, bukan sekadar selesai dibuang, tapi selesai diolah,” ujar Hatir, Selasa (7/10/2025).
DPRD juga mendorong DLH agar melakukan pengecekan standar operasional (SOP) limbah sebelum dapur MBG beroperasi penuh di setiap sekolah. Menurut Hatir, validasi sistem sejak awal penting untuk mencegah penumpukan sampah organik, bau, dan potensi pencemaran saluran air di permukiman sekitar sekolah.
Selain aspek teknis, ia menegaskan edukasi sekolah dan pengelola dapur juga harus berjalan, terutama dalam pemilahan limbah organik, pengolahan minyak sisa, hingga pemanfaatan residu dapur untuk program daur ulang seperti pembuatan kompos atau magot, jika memungkinkan.
“Programnya mulia, kita dukung. Tapi lingkungannya jangan jadi korban. DLH harus hadir dalam fungsi pengawasan, pembenahan sistem, dan pemantauan berkala,” tegasnya.
Legislator PAN itu berharap DLH dapat menyiapkan jadwal monitoring rutin, asistensi pengelola dapur, dan evaluasi berkala di setiap titik produksi MBG, agar manfaat program sejalan dengan perlindungan lingkungan dan kenyamanan warga sekitar.(yud)
