Balanganews, Palangka Raya – Legislator Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan berjalan optimal jika pendekatan pelaksanaannya keluar dari pola berdasarkan jumlah siswa semata. Ia mendorong rekayasa model distribusi yang lebih adaptif agar sekolah-sekolah pinggiran, terutama di kawasan bantaran sungai dan wilayah terpencil, tidak tertinggal dari manfaat program.
Menurut Hasan, keberadaan Satgas Percepatan MBG yang dibentuk Pemerintah Kota sudah berada di jalur yang tepat, tetapi harus berperan sebagai laboratorium kebijakan lapangan, yang aktif menguji dan melahirkan cara-cara baru dalam penyaluran.
“Satgas harus berpikir berbasis kondisi wilayah, bukan hanya basis total penerima. Sekolah yang siswanya 30 orang sama pentingnya dengan yang 300 orang. Kita bisa desain dapur klaster bergerak atau rute air food delivery terjadwal untuk daerah yang sulit dijangkau,” ujarnya, Selasa (9/10/2025).
Ia menekankan, inovasi logistik pangan seperti dapur induk klaster, kemitraan katering lokal, hingga penggabungan rute antar sekolah bisa menjadi solusi untuk menurunkan risiko ketimpangan layanan. Bahkan, Hasan juga mengusulkan pemetaan kolaborasi pendanaan non-APBD, termasuk dukungan CSR sektor swasta, komunitas, serta peran lembaga seperti BGN dan SPPG agar ekosistem gizi sekolah lebih kuat.
“Anggarannya penting, tapi modelnya jauh lebih menentukan di Kalteng. Kalau salah skema, program baik pun bisa timpang. Fokus kita jelas, setiap anak harus tersentuh, bukan hanya banyak yang tersalurkan,” tegasnya.
Hasan berharap Satgas MBG dapat menjadi mesin pergerakan pemerataan gizi berbasis karakter daerah, yang mengutamakan keberlanjutan dan memberdayakan potensi lokal. “Gizi anak bukan angka seremonial. Ini soal negara hadir hingga titik terjauh kelas belajar mereka,” tutupnya.(yud)
