BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi menegaskan pihaknya akan terus mengawal kebijakan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang disepakati dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Pertamina dan pengelola SPBU guna mencegah antrean panjang terulang di Kota Palangka Raya.
Ia menyebut pelaksanaan hasil rapat koordinasi tersebut mulai menunjukkan perkembangan positif. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU dinilai berangsur berkurang dibandingkan kondisi sebelumnya.
Subandi menyampaikan bahwa penerapan hasil rapat telah memberi dampak nyata di lapangan. Menurutnya, antrean panjang di SPBU kini mulai menurun dibanding beberapa waktu lalu, sebagaimana terlihat setelah kebijakan dijalankan, Selasa (12/5/2026).
Ia juga mengapresiasi langkah Pertamina dan pengelola SPBU yang mulai menjalankan komitmen hasil kesepakatan bersama pemerintah daerah. Menurutnya, pelaksanaan keputusan rapat menunjukkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
DPRD, lanjut Subandi, memberi perhatian khusus pada pemenuhan kuota BBM jenis Pertamax sebesar 205 kiloliter (KL) per hari di Kota Palangka Raya. Ia menegaskan kuota tersebut harus diterapkan secara berkelanjutan dan tidak hanya berlaku sementara.
“Kuota 205 KL per hari harus dipenuhi secara konsisten, bukan hanya untuk saat ini,” ujar Subandi.
Selain pengawasan kuota, DPRD juga meminta seluruh dispenser BBM di SPBU dioperasikan secara optimal agar pelayanan kepada masyarakat lebih cepat sehingga antrean dapat dicegah.
“Kami berharap seluruh dispenser dimaksimalkan penggunaannya agar pelayanan berjalan lebih cepat dan antrean tidak kembali terjadi,” tuturnya.
Terkait kebijakan operasional tujuh SPBU selama 24 jam, Subandi menjelaskan kebijakan itu masih bersifat sementara. Pemerintah kota bersama Pertamina akan melakukan evaluasi sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan.
“Operasional 24 jam ini masih sementara dan akan dievaluasi menyesuaikan kondisi di lapangan,” pungkasnya. (asp)