Khemal Minta Pemko Antisipasi Dampak Kelangkaan BBM

Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, H.M. Khemal Nasery

BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, HM. Khemal Nasery, meminta Pemerintah Kota Palangka Raya segera mengambil langkah strategis menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berpotensi meningkatkan inflasi dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2026).

Menurut Khemal, kelangkaan BBM menghambat distribusi barang sehingga berdampak pada kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut, kata dia, perlu mendapat perhatian serius karena dapat menurunkan daya beli masyarakat.

“Kelangkaan BBM harus menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak langsung terhadap distribusi barang. Akibatnya, harga kebutuhan pokok berpotensi meningkat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, inflasi di Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterbatasan pasokan energi. Dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat yang harus menghadapi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.

“Inflasi dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kelangkaan energi. Kondisi ini menyebabkan harga kebutuhan masyarakat meningkat, sementara daya beli cenderung menurun,” katanya.

Khemal mengakui inflasi tinggi tidak hanya terjadi di Kota Palangka Raya, tetapi juga dialami sejumlah daerah lain. Meski demikian, ia menilai pemerintah daerah melalui instansi terkait harus segera mengambil langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga.

Ia mendorong pemerintah melakukan intervensi pasar melalui operasi pasar, pasar murah, maupun penguatan distribusi barang agar dampak inflasi dapat ditekan.

“Pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis, seperti menggelar operasi pasar, pasar murah, atau memperbaiki distribusi barang. Tujuannya menjaga stabilitas harga sehingga daya beli masyarakat tetap terpelihara di tengah tekanan inflasi,” pungkasnya.

DPRD Kota Palangka Raya, lanjut Khemal, berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal di tengah berbagai tantangan ekonomi. (asp)