BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dinilai perlu terus dilanjutkan Pemerintah Kota Palangka Raya. Perbaikan sistem pelayanan, peningkatan kemampuan aparatur hingga pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah dan responsif.
Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung, mengapresiasi berbagai langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, pelayanan publik merupakan salah satu ukuran penting dalam melihat kualitas tata kelola pemerintahan.
“Kalau pelayanan semakin cepat, jelas dan mudah diakses, tentu masyarakat yang paling merasakan manfaatnya. Karena itu, upaya perbaikan seperti ini harus terus dilanjutkan,” ujar Nenie, Kamis (16/7/2026).
Ia mengatakan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah juga terus berkembang. Warga tidak hanya membutuhkan proses administrasi yang cepat, tetapi juga kepastian mengenai prosedur, informasi yang jelas serta sikap aparatur yang profesional dan ramah.
Menurut Nenie, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu hal yang tidak boleh diabaikan. Aparatur dituntut mampu memberikan pelayanan sesuai standar sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin banyak digunakan dalam pelayanan pemerintahan.
“Teknologi bisa membantu mempercepat proses pelayanan, tetapi tetap harus dibarengi dengan kemampuan aparatur. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas dan tidak dibuat kesulitan ketika mengurus sesuatu,” katanya.
Ia menilai penyederhanaan prosedur juga perlu menjadi perhatian. Semakin sederhana alur pelayanan, semakin kecil kemungkinan masyarakat menghadapi proses yang berbelit-belit. Hal tersebut sekaligus dapat meningkatkan efisiensi kerja di lingkungan pemerintahan.
Selain itu, Nenie mendorong agar setiap instansi melakukan evaluasi secara berkala terhadap layanan yang diberikan. Masukan maupun keluhan masyarakat menurutnya dapat dijadikan bahan untuk mengetahui bagian mana yang masih perlu diperbaiki.
“Pelayanan publik harus terus dievaluasi. Apa yang dirasakan masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam melakukan pembenahan, sehingga pelayanan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga,” tuturnya.
Nenie juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal peningkatan pelayanan publik. Dukungan kebijakan dan pengawasan diperlukan agar program pembenahan tidak hanya berjalan sesaat, tetapi menjadi bagian dari peningkatan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
Ia berharap kualitas pelayanan di seluruh sektor dapat terus meningkat, baik yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, kesehatan, pendidikan maupun layanan dasar lainnya.
“Harapan kami pelayanan publik di Palangka Raya semakin profesional, terbuka dan mudah dijangkau. Masyarakat harus menjadi pihak yang paling utama mendapatkan manfaat dari setiap perbaikan yang dilakukan pemerintah,” pungkasnya. (asp)