BALANGANEWS, PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLB) melalui dialog publik yang mempertemukan pemerintah daerah, DPRD, dan pelaku usaha. Kegiatan berlangsung di Grand Mercure Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Dialog publik tersebut dibuka Bupati Murung Raya Heriyus sekaligus dirangkaikan dengan Forum Koordinasi Investor, DPRD, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya. Forum ini menjadi ruang untuk membahas peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah serta menghimpun masukan terhadap rancangan regulasi TJSLB.
Heriyus mengatakan, keterlibatan dunia usaha diperlukan dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kegiatan investasi perlu berjalan dengan memperhatikan manfaat sosial dan dampak terhadap lingkungan.
“Investasi yang masuk ke Murung Raya harus mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting,” ujar Heriyus.
Ia menjelaskan, Ranperda TJSLB disusun untuk memberikan arah yang lebih jelas terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha agar dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.
Sejumlah bidang yang menjadi perhatian meliputi penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta pelestarian lingkungan hidup. Ranperda tersebut juga mengatur pembentukan Forum Koordinasi sebagai wadah komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan investor.
“Forum ini diharapkan menjadi ruang komunikasi yang efektif sehingga berbagai persoalan investasi dapat dibahas bersama dan diselesaikan melalui koordinasi yang baik,” katanya.
Heriyus menegaskan, penyusunan Ranperda TJSLB tidak diarahkan untuk menambah beban baru bagi perusahaan. Regulasi tersebut justru diharapkan memberikan kejelasan aturan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.
“Ranperda ini bukan menjadi beban baru bagi perusahaan, tetapi menjadi instrumen yang memberikan kepastian hukum dan memperkuat kerja sama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui dialog publik tersebut, Pemkab Murung Raya menghimpun masukan dari investor, DPRD, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyempurnakan substansi Ranperda TJSLB sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.(asp)