BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pendapatan daerah Kota Palangka Raya dalam perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami peningkatan sebesar Rp28,87 miliar. Perubahan tersebut menjadi bagian dari kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya sebelum memasuki tahapan pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026.
Kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026, Rabu (12/8/2026).
Nota kesepakatan ditandatangani Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi, Wakil Ketua II DPRD Nenie Adriati Lambung, dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi menjelaskan, perubahan proyeksi pendapatan tersebut merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam APBD murni 2026, pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp1,197 triliun. Setelah dilakukan perubahan, nilainya diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,226 triliun atau bertambah Rp28,87 miliar.
Salah satu komponen yang mengalami peningkatan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD yang sebelumnya sekitar Rp359,4 miliar naik menjadi Rp375,7 miliar atau bertambah sekitar Rp16 miliar.
Selain peningkatan PAD, tambahan pendapatan juga berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Tambahan tersebut diperoleh Pemkot Palangka Raya setelah menerima penghargaan dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah juga mengalami peningkatan. Dari sebelumnya sekitar Rp1,227 triliun pada APBD murni 2026, belanja dalam perubahan KUA-PPAS naik menjadi sekitar Rp1,279 triliun atau bertambah sekitar Rp52 miliar.
Subandi berharap perubahan kemampuan pendapatan dan belanja tersebut dapat memberikan ruang yang lebih baik bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas.
“Harapan kami, dengan adanya peningkatan pendapatan maupun belanja daerah ini, berbagai program prioritas dan tugas pokok Pemerintah Kota Palangka Raya dapat terakomodasi dalam anggaran,” kata Subandi.
DPRD, lanjut dia, akan tetap mengawal tahapan pembahasan hingga penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Setelah pagu anggaran ditetapkan, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyesuaikan dan menyusun kembali Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
“Untuk jadwal pembahasan lanjutan, kami masih menunggu hasil rapat Badan Musyawarah DPRD,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini menyebut pembahasan perubahan KUA dan PPAS merupakan bagian dari rangkaian pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan bersama DPRD.
Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut, pemerintah dan DPRD akan melanjutkan proses ke pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2026.
Achmad meminta seluruh kepala perangkat daerah segera mempersiapkan rancangan RKA sebagai bahan dalam pembahasan perubahan APBD.
“Saya minta kepada kepala perangkat daerah agar segera menyiapkan Rancangan Rencana Kerja Anggaran sebagai bahan untuk pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2026,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara Pemkot dan DPRD selama proses pembahasan perubahan KUA-PPAS 2026. Menurutnya, APBD memiliki posisi penting sebagai instrumen kebijakan pembangunan sehingga pengelolaan serta pelaksanaannya harus tetap dijaga kredibilitasnya.
“Pelaksanaan APBD benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat dalam mencapai tujuan bernegara,” tegasnya.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kota Palangka Raya. (asp)





