BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pengawasan terhadap distribusi dan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kota Palangka Raya dinilai perlu diperkuat untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tidak wajar. DPRD meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan, terutama ketika pasokan mengalami kendala.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengatakan kondisi pasokan yang terbatas tidak boleh menjadi kesempatan bagi pihak tertentu untuk menaikkan harga BBM eceran secara berlebihan.
“Penjualan BBM eceran perlu diawasi secara ketat agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara tidak wajar dan merugikan masyarakat,” ujar Hatir, Rabu (23/9/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu mengantisipasi dampak gangguan distribusi dengan melakukan pengawasan secara konsisten. Hal ini penting agar kebutuhan masyarakat terhadap BBM tidak dimanfaatkan sebagai peluang untuk meraup keuntungan berlebihan.
“Jangan sampai kondisi pasokan yang terbatas justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan berlebihan,” katanya.
Hatir menegaskan, pengawasan tidak cukup hanya menyasar pedagang BBM eceran. Pemerintah juga perlu memantau jalur distribusi dari penyalur hingga ke konsumen untuk memastikan pasokan tersedia dan penyalurannya tidak menyimpang dari ketentuan.
“Distribusi harus dipantau dengan baik agar pasokan tetap terjaga dan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai, pemantauan yang menyeluruh dapat membantu mendeteksi potensi penyimpangan lebih dini, terutama ketika permintaan meningkat atau terjadi hambatan dalam penyaluran. Selain menjaga ketersediaan, pengawasan juga diperlukan untuk mencegah harga di tingkat pengecer semakin membebani masyarakat.
“Masyarakat berhak mendapatkan BBM dengan harga yang wajar. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ucapnya.
Di sisi lain, Hatir meminta pemerintah segera mencari solusi atas kendala pasokan yang terjadi. Kelancaran distribusi diharapkan dapat membantu mengurangi antrean kendaraan di SPBU sekaligus menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan.
Ia menekankan bahwa persoalan BBM perlu ditangani secara terpadu melalui koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan instansi terkait. Dengan demikian, penanganan tidak hanya berfokus pada pengawasan harga, tetapi juga memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat.
“Yang terpenting adalah masyarakat jangan sampai dirugikan, baik akibat masalah distribusi maupun lonjakan harga di tingkat pengecer,” pungkasnya. (asp)