BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, meminta pemerintah kota segera menindaklanjuti berbagai catatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian ganti rugi kerugian daerah.
Menurut Subandi, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Selain memenuhi ketentuan yang berlaku, penyelesaian tersebut penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib dan akuntabel.
Ia menjelaskan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan, termasuk memastikan rekomendasi lembaga pemeriksa mendapat tindak lanjut yang sesuai.
“Pemantauan ini kami lakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD. Seperti diketahui fungsi DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu pembentukan perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan,” ujar Subandi, Rabu (23/9/2026).
Ia mengatakan, pemantauan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK-RI menjadi salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Melalui kegiatan ini, DPRD dapat mengetahui perkembangan penyelesaian catatan pemeriksaan sekaligus mendorong pemerintah kota menyelesaikan kewajiban yang masih tertunda.
“Nah, salah satu fungsi pengawasan adalah melakukan pemantauan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK-RI. Dan hari ini alhamdulillah sudah kita jalankan,” katanya.
Untuk memastikan tindak lanjut berjalan konsisten, DPRD berencana melakukan pemantauan secara berkala setiap semester. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan penyelesaian rekomendasi serta kendala yang dihadapi perangkat daerah.
“DPRD secara periodik nanti per semester akan melakukan rapat-rapat seperti ini,” ucapnya.
Subandi menambahkan, pembahasan teknis selanjutnya akan melibatkan Komisi I DPRD Kota Palangka Raya. Komisi tersebut merupakan mitra kerja Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Sekretariat Daerah.
“Ke depan kita serahkan kepada Komisi I yang menjadi mitra Inspektorat, BPKAD, dan Sekretariat Daerah, termasuk tim yang ada di dalamnya,” jelasnya.
Ia menyebutkan, setiap hasil pemantauan BPK-RI yang diterbitkan akan menjadi bahan pembahasan bersama perangkat daerah terkait. DPRD akan meminta penjelasan mengenai langkah yang telah dilakukan pemerintah kota dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
“Nanti secara teknis kita akan menggelar rapat seperti ini manakala hasil pemantauan BPK-RI turun. Kita tindak lanjuti dan kita serahkan ke Komisi I untuk melakukan rapat mendengarkan tindak lanjut yang sudah diajukan,” tuturnya.
Subandi menegaskan, pemerintah kota perlu segera menyelesaikan catatan yang masih menjadi perhatian BPK-RI. Ia berharap koordinasi antara perangkat daerah dan tim penyelesaian kerugian daerah terus diperkuat agar proses tindak lanjut dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Tentu kita berharap kepada pemerintah kota melalui tim dapat menindaklanjuti hal-hal yang belum. Intinya kami mendorong kepada Pemerintah Kota Palangka Raya untuk segera menyelesaikan catatan-catatan yang disampaikan oleh BPK-RI terhadap pemantauan penyelesaian ganti rugi kerugian daerah,” tegasnya. (asp)