BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kepastian pemulihan pasokan listrik menjadi perhatian DPRD Kota Palangka Raya menyusul gangguan kelistrikan yang berdampak pada aktivitas masyarakat. PT PLN (Persero) diminta terbuka menyampaikan perkembangan perbaikan agar warga mengetahui sejauh mana upaya pemulihan yang sedang dilakukan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, HM. Khemal Nasery, menegaskan bahwa komitmen PLN yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) harus diwujudkan sesuai target. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian melalui perbaikan nyata, bukan sekadar penyampaian rencana.
“Kami mengapresiasi komitmen PLN yang menargetkan kondisi kelistrikan kembali normal. Namun, masyarakat membutuhkan bukti, bukan sekadar janji. Jangan sampai target tersebut kembali bergeser sementara masyarakat terus dirugikan akibat pemadaman listrik,” ujar Khemal, Rabu (5/8/2026).
Ia menjelaskan, gangguan pasokan listrik tidak hanya menghambat kenyamanan rumah tangga, tetapi juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan pelayanan publik. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), misalnya, dapat mengalami kerugian ketika aktivitas operasional terganggu akibat listrik yang tidak stabil.
Selain itu, pemadaman berpotensi mengganggu penggunaan peralatan elektronik serta menurunkan produktivitas sektor lain yang membutuhkan pasokan listrik secara berkelanjutan, termasuk peternakan dan pelayanan masyarakat.
“Pemadaman listrik telah menimbulkan kerugian bagi pelaku UMKM, mengganggu aktivitas ekonomi, berpotensi merusak peralatan elektronik, hingga menurunkan produktivitas sektor peternakan dan pelayanan publik,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Khemal meminta PLN menyampaikan laporan perkembangan penanganan secara berkala dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Informasi itu diperlukan agar warga memperoleh gambaran mengenai langkah perbaikan yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta perkembangan menuju kondisi kelistrikan normal.
“Kami meminta PLN memberikan informasi perkembangan perbaikan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat. Transparansi penting agar warga mengetahui sejauh mana proses penanganan yang sedang berjalan,” ucapnya.
Khemal menambahkan, DPRD akan terus mengawasi pelaksanaan komitmen PLN, terutama terkait pencapaian target pemulihan yang telah disampaikan dalam RDP. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan persoalan kelistrikan mendapat penanganan serius dan tidak berlarut-larut.
Ia menegaskan, apabila hingga akhir Agustus 2026 kondisi kelistrikan di Palangka Raya belum membaik sesuai target, DPRD membuka kemungkinan kembali memanggil pihak PLN untuk meminta penjelasan. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kendala yang terjadi sekaligus mendorong percepatan pemulihan pasokan listrik bagi masyarakat.(Asp)